DPMD Jember Gelar Rakor Penyaluran ADD 2026, Perkuat Koordinasi Kecamatan dan Desa

JEMBER, 28 OKTOBER 2026 – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember menggelar rapat koordinasi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2026 pada Rabu, 28 Oktober 2026, di Aula DPMD Kabupaten Jember. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi serta menyamakan pemahaman terkait kebijakan dan mekanisme penyaluran ADD.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala DPMD Kabupaten Jember, Drs. Moh. Djamil, M.Si., Secara Daring atauZoom Meeting dan diikuti para camat se-Kabupaten Jember, dengan pengecualian tiga kecamatan di wilayah perkotaan. Pertemuan ini juga menjadi forum untuk membahas berbagai penyesuaian kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa pada tahun anggaran berjalan.

Sejumlah agenda menjadi pembahasan dalam rapat tersebut, di antaranya kebijakan perubahan pagu ADD, prioritas penggunaan anggaran, penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta mekanisme penyaluran dan pencairan dana.

Pembahasan ini dinilai penting agar pemerintah kecamatan dapat meneruskan informasi dan pemahaman yang tepat kepada pemerintah desa. Dengan demikian, pelaksanaan pengelolaan ADD diharapkan berjalan sesuai ketentuan dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala DPMD Kabupaten Jember, Moh. Djamil, menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa dalam memastikan pengelolaan ADD berjalan tertib dan akuntabel.

“Melalui rapat koordinasi ini, kami ingin menyamakan pemahaman terkait kebijakan dan mekanisme penyaluran ADD Tahun Anggaran 2026. Koordinasi yang baik menjadi kunci agar pemerintah kecamatan dan desa dapat menjalankan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan, tepat waktu, transparan, dan akuntabel,” ujar Moh. Djamil.

Menurutnya, pemahaman yang selaras terhadap kebijakan anggaran perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam menghadapi perubahan pagu dan penyesuaian APBDes. Pemerintah kecamatan diharapkan berperan aktif dalam mendukung kelancaran komunikasi serta koordinasi dengan pemerintah desa di wilayah masing-masing.

Selain memastikan aspek administrasi dan mekanisme penyaluran, pengelolaan ADD juga perlu memperhatikan ketentuan penggunaan anggaran serta prioritas kebutuhan desa. Hal tersebut penting agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan terarah dan memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

DPMD Jember berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan pembinaan agar pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 terlaksana secara tertib, transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku. (ach)