DPRD Jember Dukung Evaluasi Tata Kelola Program Prioritas demi Kesejahteraan Masyarakat

JEMBER, 18 JUNI 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember menyatakan kesepahamannya dengan elemen mahasiswa terkait pentingnya melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola program-program strategis nasional.

Hal tersebut mengemuka saat pimpinan dan anggota DPRD Jember berdialog dengan aliansi Cipayung Plus dan BEM se-Jember di depan Kantor DPRD Jember, Senin, 15 Juni 2026 lalu.

Isu mengenai pengelolaan anggaran program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program lainnya menjadi salah satu poin krusial yang disoroti oleh para mahasiswa.

Merespons hal itu, jajaran legislatif Jember menilai perlunya perbaikan tata kelola agar program-program tersebut dapat berjalan dengan lebih tepat sasaran serta memberikan dampak positif yang optimal bagi masyarakat di daerah.

Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, menjelaskan bahwa perpindahan atau penataan sebuah program nasional memang memerlukan proses evaluasi yang berkesinambungan

Halim memandang perlunya penataan ulang dalam sistem pengelolaan agar tidak menimbulkan kendala di tingkat bawah.

"Menurut saya MBG adalah program yang perlu ditata ulang. Ditata ulang dalam tata kelolanya," ungkap Ahmad Halim di hadapan massa aksi.

Dukungan terhadap evaluasi ini juga dikuatkan oleh perwakilan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nurhuda Candra Hidayat.

Ia menyampaikan bahwa Fraksi PKB sejak awal mendorong agar pelaksanaan program nasional dapat bersinergi dengan potensi lokal daerah, khususnya sektor pertanian.

"Saya Chandra dari dari fraksi PKB pimpinan menyampaikan sangat mendukung untuk melakukan monitoring evaluasi secara menyeluruh terhadap program MBG," sebut Candra.

Lebih lanjut, ia berharap agar program tersebut ke depan dapat merangkul para petani lokal sebagai mitra utama penyedia bahan baku.

"Kemudian dievaluasi agar nantinya bersifat adil tidak diberikan kepada seluruh siswa yang itu mampu," tambah Candra mengenai arah evaluasi yang diharapkan.

Senada dengan hal itu, Wakil Ketua 3 DPRD Jember, Fatmawati, menekankan pentingnya fungsi pengawasan bersama antara legislatif dan elemen mahasiswa agar pelaksanaan program di lapangan terhindar dari penyimpangan.

"Cuma di sini lebih kita kontrol tata kelolanya, kita kawal bareng-bareng bersama-sama mahasiswa," pungkas Fatmawati. (gil)