Hadapi Risiko Hukum di Lapangan, Calon Anggota Tagana Dibekali Pemahaman Hukum Penanggulangan Bencana

JEMBER, 08 NOVEMBER 2026 – Membantu masyarakat saat bencana tidak hanya berisiko secara fisik, tetapi juga secara hukum. Karena itu, calon anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) perlu memahami aspek hukum agar setiap tindakan penyelamatan yang dilakukan tidak keliru dan tidak menimbulkan persoalan hukum.

Hal ini ditekankan pada hari kedua Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklat) Tagana, Sabtu 07 November 2026, di Aula Hotel Rembangan.

Diklat hari kedua ini diikuti oleh 27 calon anggota Tagana. Materi yang disampaikan berfokus pada penanggulangan bencana yang berlandaskan hukum.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Muhammad Rizqi Fajri Maulana, S.IP., menyatakan bahwa tindakan menyelamatkan nyawa kerap beririsan dengan persoalan hukum.

"Segala tindakan untuk menyelamatkan nyawa akan beririsan dengan hukum. Jadi calon Tagana akan dipersiapkan betul bagaimana cara menyelamatkan nyawa tanpa bersinggungan dengan hukum," ujarnya.

Materi hukum disampaikan oleh pemateri dari Kejaksaan Negeri Jember, Achmad Soedjajanto. Ia menegaskan bahwa kepedulian saja tidak cukup dalam penanganan bencana.

"Penanganan bencana bukan hanya membutuhkan kepedulian dan jiwa kemanusiaan, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Anggota Tagana sebagai relawan sosial harus memahami batas kewenangan, tanggung jawab, prosedur keselamatan, serta larangan dalam menjalankan tugas agar tidak menimbulkan permasalahan hukum," tuturnya.

Dalam materinya, peserta diingatkan bahwa relawan bekerja dalam situasi yang rentan. Korban membutuhkan pertolongan, sumber daya terbatas, informasi belum lengkap, dan keputusan harus diambil dengan cepat.

Risiko hukum dapat muncul bukan karena niat menolong, melainkan karena tindakan yang melampaui kewenangan, kelalaian, diskriminasi, penyalahgunaan bantuan, atau dokumentasi yang buruk. Prinsip utamanya, kemanusiaan harus berjalan seiring dengan kepatuhan hukum, keselamatan, dan akuntabilitas.

Permasalahan hukum dibahas pada tiga tahap penanggulangan bencana. Pada tahap prabencana, di antaranya peserta diingatkan agar tidak mengabaikan informasi peringatan dini, pemeriksaan kelayakan peralatan evakuasi, maupun prosedur keselamatan dalam latihan kebencanaan.

Pada tahap tanggap darurat, di antaranya peserta diingatkan untuk tidak melakukan evakuasi tanpa memperhatikan standar keselamatan. Mereka juga tidak boleh memotong bantuan yang menjadi hak korban, memanipulasi data korban dan pengungsi, atau meminta imbalan untuk bantuan.

Pada tahap pascabencana, di antaranya peserta diingatkan agar tidak memanipulasi data penerima bantuan rumah rusak, menggelembungkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi, atau mengurangi kualitas bahan bangunan bantuan. (rou)