Kejar Target KLA, Jember Pacu Pembentukan SK Forum Anak di Tingkat Desa

JEMBER, 09 JULI 2026 – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Jember bergerak cepat melakukan akselerasi pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak (KLA). Salah satu fokus utama yang kini tengah dipacu adalah percepatan penerbitan Surat Keputusan (SK) Forum Anak di seluruh tingkat desa dan kecamatan.

Langkah taktis ini menjadi salah satu poin evaluasi penting dalam Pelatihan Penyusunan Profil Data Gender dan Anak yang digelar di Hotel Royal Jember, Selasa 07 Juli 2026. Dinsos PPPA Jember menjadikan momentum ini sebagai titik balik untuk merapikan tata kelola data sekaligus mendorong otoritas wilayah terkecil agar segera melegalkan kepengurusan Forum Anak.

Sekretaris Dinsos PPPA Jember, Sri Rahayu Wilujeng, S.E., M.M., menegaskan bahwa Forum Anak bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan indikator krusial dalam penilaian KLA. Melalui pelatihan yang didanai APBD ini, pemerintah daerah berkomitmen mengurai kendala yang dihadapi desa dan kecamatan dalam penerbitan SK tersebut.

"Kita tidak ingin ada jarak antara program di kabupaten dengan implementasi di akar rumput. Penguatan profil data ini akan menjadi panduan bagi desa dan kecamatan untuk segera melegalkan Forum Anak di wilayahnya masing-masing," ujar Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinsos PPPA Jember, Sugeng Riyadi, S.E., meneruskan komitmen instansi, dikutip Kamis, 09 Juli 2026.

Sugeng menambahkan, pelatihan yang menghadirkan tiga pemateri lintas sektor ini sengaja dirancang untuk memberikan strategi taktis bagi 50 peserta instansi yang hadir. Tujuannya agar integrasi data perlindungan anak dan penanganan disabilitas di tingkat desa dapat diselesaikan secara paralel dengan penguatan kelembagaan Forum Anak.

Urgensi penguatan instrumen kebijakan ini juga diamini oleh Drs. Joko Sutriswanto, M.Si., dari Yayasan Keluarga Indonesia Layak Anak. Menurutnya, keberadaan Forum Anak yang sah secara hukum (memiliki SK) dan didukung oleh data terpilah yang akurat, akan menjadi fondasi kuat bagi lahirnya kebijakan yang responsif gender dan inklusif.

Joko mencontohkan bagaimana data terpilah dapat memperlihatkan ketimpangan riil di lapangan, seperti di sektor ekonomi di mana 65 persen UMKM dikelola perempuan, namun baru 30 persen yang bisa mengakses modal formal. "Sama halnya dengan anak-anak dan disabilitas; tanpa wadah resmi seperti Forum Anak dan data yang valid, aspirasi dan hak perlindungan mereka sulit diintervensi dengan tepat," urainya.

Guna memastikan penyusunan profil data pascapelatihan ini berjalan sesuai standar akademis dan regulasi, Dinsos PPPA Jember turut menggandeng pakar dari Pusat Studi Gender (PSG) Universitas Jember, Dr. Linda Dwi Eriyanti dan L. Dyah Purwita Wardani, S.S., M.A. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya Jember sebagai Kabupaten Layak Anak yang seutuhnya. (rou)