Ketua Komisi A DPRD Jember Dukung Pelibatan Puluhan Ribu ASN dalam Verifikasi Data Kemiskinan

JEMBER, 22 APRIL 2026 - Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jember, Budi Wicaksono, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses Verifikasi Faktual (Verval) penerima bantuan sosial.

Legislator dari Partai Nasdem ini menekankan agar para ASN menjalankan tugas pendataan ini dengan dedikasi tinggi sebagai bentuk timbal balik atas upaya pemerintah dalam memperjuangkan status kepegawaian mereka.

​"Pemkab jember sudah memperjuangkan pengangkatan PPPK, kenapa harus mengeluh untuk pendataan warga miskin," kata Budi, saat dimintai keterangan melalui saluran Whatsapp, Senin, 20 April 2026

​Program ini dipandang sebagai langkah strategis untuk membawa Jember keluar dari zona merah kemiskinan.

Budi berharap proses terjun lapangan ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi mampu memperbaiki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSen), khususnya terkait klasifikasi desil yang selama ini dinilai tidak akurat.

​Ia menyoroti adanya anomali data di mana warga dengan penghasilan rendah justru masuk ke kategori kesejahteraan tinggi, sementara warga yang lebih mampu masuk ke kategori penerima bantuan.

​"Kalau bisa sekaligus nanti ditindaklajuti dengan perbaikan data, dengan kriteria desil," katanya.

"Sebaliknya, ada yang penghasilannya 3 juta, masuk desil 4, mohon sekaligus revisi untuk desil desil agar benar benar tepat sasaran," tandasnya.

​Melalui validasi langsung oleh ASN, diharapkan warga yang selama ini terabaikan oleh program bantuan sosial dapat terdata dengan baik.

​"Program Verfal ini akan memperbaiki data, yang mungkin selama ini ada kekurangan, dan ada yang perlu diperbaiki. Itulah prinsipnya seperti itu," tutup Budi.

Sejak 18 April 2026, Pemerintah Kabupaten Jember menggelar kegiatan masif sebagai respons darurat untuk membenahi basis data kemiskinan. Langkah ini dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan sekitar 22.000 aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diterjunkan langsung ke lapangan.

Fokus utama kegiatan ini adalah memvalidasi sebanyak 97.000 warga yang masuk dalam kategori Desil 1, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah. Untuk memastikan akurasi data, para petugas menggunakan metode pendataan langsung dari rumah ke rumah (door-to-door) yang menjangkau seluruh wilayah kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Jember.

Selain memperbarui data secara faktual, kegiatan ini juga dirancang untuk meningkatkan kepekaan sosial para ASN terhadap kondisi masyarakat. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah daerah diharapkan dapat menyalurkan bantuan sosial secara lebih tepat sasaran, sehingga intervensi yang diberikan benar-benar menjangkau warga yang paling membutuhkan. (gil)