Legislator Edi Cahyo Purnomo Dorong Pemda Jember Intervensi Program MBG untuk Tekan Angka Pengangguran

JEMBER, 14 MARET 2026 - Anggota DPRD Kabupaten Jember dari Komisi C, Edi Cahyo Purnomo, S.Sos. mendorong pemerintah daerah untuk melakukan intervensi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat berkontribusi menekan angka pengangguran di Kabupaten Jember.

Hal tersebut disampaikan Edi saat kegiatan Reses DPRD Kabupaten Jember Masa Persidangan I Tahun 2026 yang berlangsung di kediamannya di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Jumat, 13 Maret 2026.

Dalam kesempatan itu, Edi mengungkapkan bahwa berdasarkan data tahun 2025 terdapat sekitar 5.000 pencari kerja yang tercatat di Kabupaten Jember. Sementara itu, jumlah perusahaan yang ada dinilai belum mampu menyerap seluruh tenaga kerja yang tersedia.

“Dari data ya tahun 2025 ada 5.000 para pencari kerja (Pencaker). Namun kemarin juga kami cek bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini untuk apa namanya menekan atau mengurangi angka-angka pengangguran di Kabupaten Jember,” ujar Edi.

Ia menjelaskan, saat ini hanya terdapat sekitar 53 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Jember dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja sekitar 1.430 orang. Artinya masih terdapat ribuan pencari kerja yang belum memperoleh pekerjaan.

“Melihat kondisi hari ini bahwa perusahaan hanya 53 perusahaan yang ada, yang bisa hanya meraup kurang lebih hanya 1.430 tenaga kerja. Berarti sisanya ada 3.570 sekian yang tidak mendapatkan pekerjaan alias pengangguran,” jelasnya.

Menurut Edi, program MBG yang sedang dijalankan pemerintah pusat dapat menjadi peluang untuk membuka lapangan pekerjaan baru jika dikelola dengan baik di daerah. Ia menyebutkan, di Kabupaten Jember terdapat sekitar 141 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Jika setiap SPBG membutuhkan sekitar 41 tenaga kerja, maka potensi penyerapan tenaga kerja bisa mencapai lebih dari lima ribu orang.

“Nah, kalau ini nanti para pencari kerja itu bergeser bisa dipekerjakan di sana, pemerintah ini bisa apa namanya menekan angka pengangguran,” katanya.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah untuk memastikan peluang kerja tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

“Maka yang harus dilakukan pemerintah daerah hari ini untuk melakukan intervensi bagaimana di tiap SPBG-SPBG ini bisa mempekerjakan para pekerja yang betul-betul para apa pengangguran atau orang-orang masyarakat yang tidak bekerja untuk masuk di sana,” ujarnya.

Selain itu, Edi juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi terkait kebutuhan tenaga kerja dalam program tersebut. Ia berharap proses perekrutan tenaga kerja dapat dilakukan secara transparan dan tidak hanya berdasarkan kedekatan atau koneksi.

“Sampaikan terbuka jangan hanya berdasarkan kedekatan atau koneksi. Kalau ini, maka pemerintah ini tidak akan bergerak, semangatnya harus betul-betul,” tegasnya.

Lebih lanjut, Edi juga mengingatkan pemerintah daerah agar mulai mempersiapkan kebutuhan tenaga kerja dalam program lain yang akan berjalan, termasuk rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Ia menilai perencanaan yang matang akan membantu pemerintah daerah dalam menyerap lulusan baru maupun masyarakat yang masih menganggur.

“Nah ke depan lagi juga ada apa namanya Koperasi Desa Merah Putih. Nah pemerintah harus sudah menyiapkan formulasi itu ya. Berapa kebutuhan tenaga kerja, kira-kira berapa masyarakat kelulusan yang tahun ini pengangguran ke depan yang tidak bekerja,” katanya.

Melalui langkah sosialisasi dan koordinasi yang baik, Edi berharap berbagai program pemerintah dapat memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi penerima program tetapi juga bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.

“Kalau semangatnya satu itu, ingin segera menekan angka pengangguran. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah hari ini: sosialisasi, melakukan pendekatan-pendekatan,” pungkasnya. (gil)