Menembus Batas Data Bias Gender, Jember Siapkan Satu Rujukan Kebijakan Inklusif

JEMBER, 09 JULI 2026 – Pemerintah Kabupaten Jember bergerak cepat mengikis kesenjangan gender dan perlindungan anak yang selama ini kerap luput dari potret kebijakan daerah. Melalui Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPKB PPPA), pemutakhiran Data Terpilah Gender dan Anak (DTGA) kini diprioritaskan sebagai fondasi tunggal pengambilan kebijakan yang lebih inklusif dan tepat sasaran.

Langkah strategis ini diperkuat melalui Pelatihan Penyusunan Profil Data Gender dan Anak yang digelar di Hotel Royal Jember, Selasa 07 Juli 2026 lalu. Forum lintas sektor ini diorientasikan untuk menyatukan format data yang selama ini masih tersebar parsial di berbagai instansi.

Kepala Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Jember, Sugeng Riyadi, menegaskan bahwa ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan amanat mutlak dari Peraturan Menteri PPPA. Ke depan, forum data yang dibentuk dari pelatihan ini akan menjadi motor penggerak koordinasi lintas sektoral yang berkelanjutan.

"Kabupaten Jember membutuhkan satu rujukan data yang bisa digunakan bersama. Dengan begitu, program dan kebijakan yang diambil pemerintah daerah benar-benar menyasar akar rumput yang membutuhkan," ujar Sugeng, dikutip Kamis, 09 Juli 2026.

Urgensi pemutakhiran data ini dipertegas oleh Kepala Pusat Studi Gender (PSG) Universitas Jember, Dr. Linda Dwi Eriyanti. Ia membeberkan realitas global bahwa perempuan menyelesaikan dua pertiga pekerjaan dunia, namun ironisnya hanya menguasai sepesersepuluh dari aset yang ada. Ketimpangan ini diperparah oleh program prioritas daerah yang masih sering bias gender.

"Akibat data yang belum terpilah, masalah kesehatan dan kemiskinan lebih banyak menimpa kaum perempuan. Kebutuhan spesifik seperti cuti menstruasi, cuti melahirkan, hingga fasilitas sanitasi yang higienis di tempat kerja pun akhirnya sering terabaikan," ungkap Linda.

Oleh karena itu, DTGA yang sedang disusun ini tidak sekadar menjadi dokumen administratif belaka. Data ini dirancang secara komprehensif mencakup pemilahan berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, wilayah, hingga status disabilitas.

Melalui integrasi data dari Disdukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, hingga kepolisian, Pemkab Jember optimistis mampu melahirkan peta sumber data yang valid. Output dari kolaborasi ini ditargetkan mampu melahirkan kebijakan yang tidak hanya responsif gender, tetapi juga memperkokoh benteng perlindungan bagi perempuan dan anak di Kabupaten Jember. (rou)