Menteri P2MI Dijadwalkan ke Jember, Sinergi Lintas Sektor Mulai Dimatangkan

JEMBER, 05 JUNI 2026 - Pemerintah Kabupaten Jember mulai mematangkan berbagai persiapan menjelang kunjungan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) ke Kabupaten Jember. Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Kegiatan Gerakan Nasional Migran Aman yang digelar di Aula Bawah Kantor Pemkab Jember, Jumat 05 Juni 2026.

Rakor menjadi forum penting untuk menyatukan langkah berbagai pihak dalam menyukseskan agenda kunjungan Menteri P2MI, sekaligus mempersiapkan pengesahan Desa Migran Emas sebagai bagian dari penguatan pelindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Sejumlah pemangku kepentingan hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya perwakilan Polres Jember, Kodim 0824 Jember, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Migrant Care Jember, Forum Bursa Kerja Khusus Kabupaten (FBKK), instansi vertikal, serta berbagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pendampingan dan pengembangan pekerja migran.

Dalam rakor tersebut, peserta membahas berbagai aspek teknis dan substansi kegiatan, mulai dari kesiapan lokasi, mekanisme penyambutan tamu, rangkaian pengesahan Desa Migran Emas, hingga penguatan program pelindungan PMI berbasis desa. Pembahasan juga diarahkan pada upaya memperkuat koordinasi lintas sektor agar seluruh agenda dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Imam Sudarmaji, mengatakan kunjungan Menteri P2MI merupakan momentum penting untuk menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung tata kelola migrasi yang aman dan berkelanjutan.

“Kunjungan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ke Kabupaten Jember merupakan momentum penting untuk menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat antarinstansi agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Imam, keberhasilan pelaksanaan kegiatan tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci dalam memperkuat sistem pelindungan bagi calon pekerja migran, PMI aktif, purna PMI, hingga keluarganya.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah pengesahan Desa Migran Emas. Program ini dirancang sebagai model pengembangan desa yang mampu menyediakan layanan informasi, edukasi, pelindungan, serta pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang bekerja atau berencana bekerja ke luar negeri.

Melalui program tersebut, pemerintah berupaya memastikan proses migrasi berlangsung secara aman, prosedural, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga pekerja migran. Selain itu, Desa Migran Emas diharapkan mampu menjadi pusat layanan dan pendampingan yang dapat diakses masyarakat hingga tingkat desa.

Imam menambahkan, program tersebut merupakan langkah konkret untuk memperkuat tata kelola migrasi aman dari tingkat akar rumput. Dengan dukungan berbagai pihak, Desa Migran Emas diharapkan menjadi instrumen penting dalam menekan praktik migrasi nonprosedural sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga PMI.

Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan keseriusannya dalam mendukung program nasional di bidang pelindungan pekerja migran. Sinergi yang terbangun antara pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga pendamping, dan instansi terkait diharapkan mampu menyukseskan kunjungan Menteri P2MI sekaligus memperkuat posisi Jember sebagai salah satu daerah yang aktif mendorong migrasi aman dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia. (awh)