Menu MBG di SPPG Jalan Batu Raden Dikeluhkan Tak Layak Konsumsi, Pemkab Turun Tangan

JEMBER – Laporan masyarakat melalui kanal Wadul Gus’e terkait menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak layak konsumsi di SPPG Jalan Batu Raden ditindaklanjuti secara cepat. Pemerintah Kabupaten Jember bersama tim lintas sektor melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Kamis (26/2/2026).

Peninjauan dipimpin Asisten II Setda Kabupaten Jember Ratno C Sembodo, dan melibatkan Ketua Satgas MBG, Tim Wadul Gus’e, Camat Sumbersari Deni Hadiatullah, S.IP., M.M., Danramil Sumbersari yang di wakili Peltu Didin wahyudi, Kapolsek Sumbersari AKP Heri Supadmo, Lurah Tegalgede Shierley Aisyah, S.T., M.M., Babinsa, Serka Hemat Tarigan, Bhabinkamtibmas, Aipda Suud Sugianto, Sekel Tegalgede Suripto, S.T., Kasi PMKS Suliman, S.Sos., Kasi Pelum dan Pemerintahan Syamsuri, S.IP., Bidan wilayah Ike Sulistyani, A.Md.Keb., Kepala Dapur Iryavinabila, serta penanggung jawab SPPG, Anton.

Di lokasi, tim menemukan sejumlah catatan terkait kualitas menu, kebersihan dapur, serta tata kelola penyimpanan bahan pangan. Beberapa sampel makanan diperiksa secara visual dan dicocokkan dengan standar kelayakan konsumsi. Petugas kesehatan turut memberikan rekomendasi perbaikan, mulai dari penguatan higienitas, pemilahan bahan baku segar, hingga penyesuaian proses distribusi agar makanan sampai ke penerima dalam kondisi aman.

Asisten II menegaskan bahwa program MBG harus mengedepankan mutu, keamanan pangan, dan keberlanjutan layanan. “Setiap aduan masyarakat menjadi alarm perbaikan. Tidak boleh ada toleransi terhadap menu yang berpotensi membahayakan kesehatan,” ujarnya. Pihak kecamatan dan kelurahan diminta melakukan pengawasan rutin, sementara Satgas MBG akan melakukan evaluasi berkala terhadap operasional dapur SPPG.

Penanggung jawab SPPG menyatakan komitmen untuk segera menindaklanjuti temuan di lapangan. Sejumlah langkah korektif akan dilakukan, termasuk pembenahan SOP dapur, pelatihan ulang petugas, serta penguatan kontrol kualitas bahan makanan. Pemerintah daerah memastikan kanal pengaduan Wadul Gus’e tetap terbuka agar masyarakat dapat terus mengawasi pelaksanaan MBG secara partisipatif.