Pemdes Wonorejo Dukung Sertifikasi Aset Daerah, Dorong Kepastian Hukum Infrastruktur Desa

JEMBER, 11 NOVEMBER 2026 – Pemerintah Desa (Pemdes) Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, menyambut baik langkah penataan dan sertifikasi aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember. Program tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset daerah sekaligus mendukung tertib administrasi pemerintahan.

Dukungan tersebut disampaikan menyusul kegiatan koordinasi antara Kantor Pertanahan (BPN) Jember, Pemerintah Kecamatan Kencong, dan seluruh pemerintah desa se-Kecamatan Kencong yang digelar di Aula Desa Wonorejo, Rabu 11 November 2026.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah desa mendapatkan penjelasan mengenai rencana sertifikasi sejumlah aset milik pemerintah daerah, meliputi jalan, saluran air, hingga jaringan irigasi.

Kasi Pengukuran Kantor Pertanahan (BPN) Jember, Ari Kurniawan, menjelaskan bahwa langkah sertifikasi aset daerah merupakan bagian dari penertiban administrasi dan pengamanan aset pemerintah, sekaligus menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, seluruh aset pemerintah daerah perlu memiliki legalitas yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan kepemilikan maupun kewenangan pengelolaan di kemudian hari.

Pemerintah desa juga diharapkan berperan aktif membantu proses inventarisasi dengan memberikan data dan informasi mengenai keberadaan aset di wilayah masing-masing.

Kepala Desa Wonorejo, Samian, menyampaikan bahwa Pemdes Wonorejo mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam melakukan penataan dan sertifikasi aset. Menurutnya, kepastian status hukum aset menjadi hal penting untuk menunjang keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami menyambut baik kegiatan ini karena penataan aset pemerintah memang harus dilakukan secara tertib dan memiliki kejelasan hukum. Pemerintah desa siap mendukung dengan memberikan informasi serta data yang dibutuhkan sesuai kondisi di lapangan," ungkap Samian.

Ia berharap, melalui sertifikasi tersebut, aset berupa jalan dan saluran irigasi memiliki status kepemilikan yang jelas sehingga memudahkan pemerintah dalam menentukan kewenangan pemeliharaan maupun perbaikan.

"Harapan kami, ketika status aset sudah jelas dan tercatat secara resmi, penanganan infrastruktur yang mengalami kerusakan bisa lebih terarah. Apalagi jalan dan saluran irigasi sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan pertanian," tambahnya.

Samian juga menilai koordinasi antara BPN, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa menjadi langkah penting untuk menghindari persoalan administrasi maupun sengketa aset pada masa mendatang.

Sementara itu, Camat Kencong, Leon Lazuardy, S.T., menegaskan bahwa pemerintah kecamatan mendukung proses penataan aset daerah dengan mendorong seluruh pemerintah desa agar kooperatif dalam penyediaan data dan informasi.

Menurutnya, sinergi antarlembaga diperlukan agar proses inventarisasi hingga sertifikasi aset dapat berjalan sesuai ketentuan.

Melalui kegiatan tersebut, Pemdes Wonorejo berharap penataan aset daerah tidak hanya memperkuat administrasi pemerintahan, tetapi juga berdampak terhadap peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik.

Dengan demikian, kepastian hukum terhadap aset pemerintah diharapkan menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih tertib, terarah, dan berkelanjutan. (gfr)