Pemkab Jember Gelar Supervisi SPPG Serentak, Camat Mayang Pimpin Langsung Pendataan Lapangan

JEMBER, 29 MEI 2026 - Pemkab Jember menggelar supervisi dan pemetaan potensi masalah penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari persiapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak di seluruh kecamatan se-Kabupaten Jember pada Jumat, 29 Mei 2026.

Langkah ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Nomor 100.1.2/330/35.09.1.11/2026 tertanggal 26 Mei 2026 tentang pelaksanaan supervisi dan pemetaan potensi masalah penyelenggaraan Program MBG.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Jember berupaya mengidentifikasi berbagai tantangan dan kendala yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan program, sehingga kebijakan yang disusun nantinya dapat lebih tepat sasaran dan berjalan efektif.

Pelaksanaan supervisi dipusatkan di kantor kecamatan masing-masing dengan melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Sejumlah instansi yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Selain itu, ada juga perwakilan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PRKP LH), Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskopumdag), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

Di Kecamatan Mayang, kegiatan berlangsung dengan melibatkan unsur kecamatan, Koramil, Polsek, Puskesmas, koordinator SPPG, dan perwakilan OPD kabupaten.

Camat Mayang, Adi Kusnandar Zulkifli Ahmad Husein, SH, M.M, memimpin langsung rapat koordinasi sekaligus proses pendataan lapangan yang menjadi bagian dari pemetaan awal program.

Menurutnya, tahapan identifikasi masalah menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan Program MBG di tingkat daerah.

"Kami menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan supervisi pemetaan potensi masalah ini. Ini adalah langkah penting agar pelaksanaan Program MBG berjalan matang, terarah, dan terukur. Kami sadar betul, keberhasilan program harus dimulai dari identifikasi yang tepat di tingkat paling bawah, yaitu kecamatan dan desa," ujar Adi Kusnandar.

Ia menjelaskan, tim gabungan akan memetakan berbagai aspek pendukung program, mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana, aksesibilitas lokasi, hingga kesiapan sumber daya manusia yang akan terlibat dalam pengelolaan program.

Selain itu, seluruh potensi kendala, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis, akan didata secara rinci untuk menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

"Kami akan telusuri dan catat semua hal yang berpotensi menjadi kendala, baik itu teknis maupun nonteknis. Kami pastikan tidak ada masalah yang kami tutupi dan tidak ada hal penting yang kami lewatkan. Pendataan ini harus jujur, lengkap, dan mendalam agar menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah kabupaten dalam mengambil kebijakan selanjutnya," katanya.

Seluruh hasil supervisi dan pemetaan nantinya dituangkan dalam formulir kerja serta berita acara hasil supervisi. Dokumen tersebut akan dihimpun oleh camat sebagai penanggung jawab tingkat kecamatan sebelum dilaporkan kepada Satuan Tugas MBG Kabupaten Jember.

Pemkab Jember menilai pemetaan sejak dini menjadi langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan Program MBG dapat berjalan aman, lancar, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.