Pulihkan Ekonomi Warga Terdampak Proyek JLS, Bapperida Jember Integrasikan Program Lintas Dinas

JEMBER, 01 SEPTEMBER 2026 – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Jember mengintegrasikan alokasi anggaran dan tahapan Program Pemulihan Mata Pencaharian (Livelihood Restoration Program/LRP) bagi warga terdampak pembangunan Jalan Pantai Selatan Jawa (Trans South-South Java Road Project/TRSS).

Langkah penyelarasan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Rencana Program LRP yang difasilitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Jember di Ruang Rapat DPUPR, Senin 31 Agustus 2026.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis pelaksana program. Selain Bapperida dan DPUPR, hadir pula perwakilan Dinas Sosial dan PPPA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP), serta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.

Pertemuan strategis ini merujuk pada Surat Bupati Jember Nomor 050/1436/35.09.411/2024. Pelaksanaan LRP direncanakan berlangsung selama lima tahun, yakni 2024–2028, dengan skema evaluasi jangka panjang hingga 2030.

Total pagu anggaran yang disiapkan untuk program LRP periode 2024–2028 mencapai Rp3,2 miliar. Porsi anggaran terbesar dialokasikan untuk Program Pendampingan Petani sebesar Rp1 miliar (31,25 persen) yang menyasar 356 rumah tangga terdampak.

Sementara itu, sisa anggaran dialokasikan untuk Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemdes sebesar Rp500 juta, Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Rp450 juta, serta Program Jaminan Sosial dan Penempatan Tenaga Kerja masing-masing sebesar Rp400 juta.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Kabupaten Jember, Ainur Rofiq Kurniawan, menegaskan pentingnya keterpaduan langkah antar-OPD dalam mengawal program ini.

"Kehadiran Bapperida dalam rapat koordinasi bersama Dinas PUPR hari ini untuk memastikan alokasi anggaran dan tahapan kegiatan selaras dengan perencanaan daerah," ujar Ainur Rofiq di sela-sela kegiatan.

Ia menambahkan, pemulihan ekonomi warga terdampak Proyek Jalur Lintas Selatan membutuhkan sinergi lintas sektor. Mulai dari pendampingan petani, fasilitas usaha, hingga jaminan sosial agar dampaknya terasa nyata oleh masyarakat.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Jember berkomitmen mengawal setiap tahapan program LRP secara transparan dan akuntabel. Langkah ini diharapkan mampu mengembalikan sekaligus meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat terdampak secara berkelanjutan. (tqr)