Rakor Pengentasan Kemiskinan Wuluhan, Tekankan Validasi Data dan Sinergi Program

JEMBER, 9 APRIL 2026 – Pemerintah Kecamatan Wuluhan menggelar rapat koordinasi (rakor) pengentasan kemiskinan di Aula Kecamatan Wuluhan, belum lama ini. Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Hadir pada kegiatan itu, unsur Muspika Wuluhan, Sekretaris Kecamatan, Kasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) beserta staf, Koordinator Tim Kecamatan Program Keluarga Harapan (PKH) dan anggota, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Kasi Kesejahteraan Rakyat desa, operator Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta koordinator Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) desa se-Kecamatan Wuluhan.

Camat Wuluhan Hanifah, S.Pt., M.Si., menegaskan pentingnya penyempurnaan Surat Keputusan (SK) tim pengentasan kemiskinan sebagai dasar penguatan program lintas sektor. Ia juga menyoroti upaya penurunan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), serta percepatan penanganan stunting yang masih menjadi prioritas pemerintah.

“Pemerintah desa diminta aktif menyosialisasikan program perlindungan sosial, termasuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru ngaji dan buruh tani tembakau. Jika terjadi risiko seperti meninggal dunia, hak klaim jaminan harus segera diproses,” ujar Hanifah dalam keterangannya, Kamis 09 April 2026.

Selain itu, Hanifah mendorong desa untuk menginformasikan program Sekolah Rakyat kepada masyarakat. Program tersebut ditujukan bagi warga dalam kategori desil 1 dan 2 sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan.

Dalam rakor tersebut, Kapolsek Wuluhan menekankan pentingnya koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam pengamanan distribusi bantuan sosial. Ia mengimbau agar setiap kegiatan penyaluran bantuan pangan didahului dengan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian guna menjaga ketertiban dan kelancaran di lapangan.

Koordinator Tim Kecamatan PKH Wuluhan menjelaskan bahwa pelaksanaan ground check DTSEN menjadi langkah krusial untuk memastikan keakuratan data penerima manfaat (KPM). Verifikasi lapangan diperlukan agar bantuan sosial tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, penyaluran bantuan pangan alokasi Februari–Maret direncanakan berlangsung pada April 2026. Jadwal teknis pelaksanaan masih menunggu informasi lanjutan dari instansi terkait. Di sisi lain, pembaruan data melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dapat dilakukan setiap bulan dengan memanfaatkan aplikasi Cek Bansos.

Melalui rakor ini, Pemerintah Kecamatan Wuluhan berharap tercipta sinergi yang kuat antarinstansi serta peningkatan kualitas data sosial ekonomi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung efektivitas program pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan. (riz)