Satgas MBG Siapkan Monev SPPG di Mumbulsari, Fokus Akurasi Data dan Sinkronisasi Program

JEMBER, 29 MEI 2026 - Pemerintah Kabupaten Jember melalui Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar rapat koordinasi dan briefing untuk mempersiapkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan (SPPG) di Kecamatan Mumbulsari, Jumat 29 Mei 2026.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Jember guna memastikan program-program strategis daerah berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Rapat yang berlangsung di Kantor Kecamatan Mumbulsari itu dihadiri unsur Muspika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Diskopumdag), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Camat Mumbulsari, Abdul Kadir, S.IP, menegaskan bahwa SPPG tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administrasi, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan pelayanan publik yang berkaitan dengan program prioritas pemerintah daerah.

“SPPG bukan sekadar instrumen administratif, melainkan barometer keberhasilan pelayanan publik yang bersentuhan dengan program prioritas kabupaten,” ujar Abdul Kadir.

Ia menjelaskan, Kecamatan Mumbulsari dipilih sebagai lokasi pelaksanaan monev karena memiliki posisi strategis sebagai penghubung sentra produksi pertanian dengan pasar serta didukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang cukup dinamis.

Menurutnya, Bupati Jember menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk bekerja secara terpadu dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Karena itu, kegiatan monev diarahkan untuk memetakan berbagai kendala yang terjadi di lapangan sekaligus menyiapkan solusi yang dapat segera diterapkan.

“Melalui Monev SPPG ini, kita tidak sedang mencari kesalahan, melainkan memetakan kendala di lapangan secara presisi. Setiap OPD harus membawa data yang valid sehingga ketika ditemukan hambatan, solusi yang dibutuhkan juga sudah tersedia,” katanya.

Dalam rapat tersebut, peserta membahas mekanisme pengumpulan data, proses verifikasi lapangan, hingga tindak lanjut hasil monev. Salah satu fokus utama adalah sinkronisasi data antarinstansi guna menghindari tumpang tindih kebijakan yang berpotensi menghambat pelaksanaan program di tingkat desa.

Selain aspek teknis, Satgas MBG juga menekankan pentingnya pendekatan partisipatif. Tim yang diterjunkan ke lapangan diminta tidak hanya melakukan pemeriksaan administrasi, tetapi juga berdialog langsung dengan masyarakat, termasuk tokoh desa, kelompok tani, dan pelaku UMKM.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih akurat sekaligus menangkap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung.

Satgas MBG menargetkan hasil Monev SPPG di Kecamatan Mumbulsari dapat menjadi model pelaksanaan bagi kecamatan lain di Kabupaten Jember. Karena itu, validitas data menjadi faktor utama yang harus dijaga selama proses monitoring berlangsung.

“Data adalah kunci. Jika pemetaan masalah keliru, kebijakan yang diambil juga berpotensi tidak tepat sasaran. Karena itu, tim harus melakukan verifikasi faktual dan membandingkan kondisi lapangan dengan laporan yang ada,” ujar perwakilan Satgas.

Dalam sesi diskusi, sejumlah OPD mengemukakan kendala yang selama ini dihadapi, mulai dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi baru hingga keterbatasan literasi digital di tingkat desa.

Sebagai solusi, Satgas MBG berencana membentuk posko layanan cepat atau fast-response desk di Kantor Kecamatan Mumbulsari selama pelaksanaan monev. Posko tersebut akan melibatkan petugas dari berbagai OPD untuk memberikan layanan konsultasi dan informasi kepada masyarakat.

Sejalan dengan upaya digitalisasi pelayanan publik yang terus didorong Pemkab Jember, sistem pelaporan hasil monev juga akan menggunakan aplikasi berbasis digital. Dengan sistem tersebut, pemerintah kabupaten dapat memantau perkembangan di lapangan secara real time.

Pemkab Jember berharap koordinasi lintas sektor yang melibatkan DPMPTSP, Diskopumdag, Disnaker, serta OPD lainnya dapat membantu menyelesaikan berbagai hambatan pelayanan yang selama ini dihadapi masyarakat.

Melalui sinergi program MBG, penguatan UMKM, dan sektor ketenagakerjaan, Kecamatan Mumbulsari diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Seluruh peserta rapat menyatakan kesiapan untuk mulai turun ke lapangan pekan depan. Pemerintah Kabupaten Jember optimistis kolaborasi antarinstansi akan memperkuat efektivitas program pembangunan sekaligus memastikan manfaat kebijakan daerah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.