Sinergi Bapenda dan Kejaksaan Perkuat Verifikasi Wajib Pajak di Jember

JEMBER, 19 AGUSTUS 2026 — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember bersama Kejaksaan Negeri Jember melaksanakan kegiatan verifikasi dan pemeriksaan lapangan terhadap sejumlah Wajib Pajak pada Selasa, 18 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan dan optimalisasi pendapatan daerah sekaligus mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Verifikasi dan pemeriksaan lapangan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara laporan perpajakan yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak dengan kondisi riil di lapangan. Pemeriksaan juga mencakup penelusuran terhadap kewajiban pajak yang telah dibayarkan guna memastikan kesesuaian data dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan daerah.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pemeriksaan data, klarifikasi kepada Wajib Pajak, serta verifikasi terhadap aktivitas usaha. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi usaha dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak daerah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Staf Bapenda Jember, Fafan Yuda, mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan data perpajakan yang tercatat sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

“Verifikasi ini kami lakukan untuk memastikan kesesuaian data yang dilaporkan Wajib Pajak dengan kondisi riil di lapangan. Kami juga memberikan ruang untuk klarifikasi agar setiap kewajiban perpajakan dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Sinergi antara Bapenda Kabupaten Jember dan Kejaksaan Negeri Jember dalam kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola perpajakan daerah. Pendampingan dari Kejaksaan diharapkan dapat mendukung proses verifikasi yang tertib serta memberikan kepastian dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Melalui kegiatan verifikasi dan pemeriksaan lapangan secara berkala, Bapenda Kabupaten Jember terus berupaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya tata kelola perpajakan daerah yang transparan, tertib, dan akuntabel demi peningkatan pendapatan daerah dan pembangunan Kabupaten Jember. (rih)