Sistem Digital Perkuat Transparansi Verifikasi Program Perkebunan

JEMBER, 22 OKTOBER 2026 — Proses verifikasi usulan program perkebunan dapat ditelusuri melalui sistem digital, mulai dari waktu pengajuan hingga tahapan pemeriksaan. Pencatatan ini menjadi bagian penting untuk menjaga transparansi sekaligus mendorong verifikator bekerja sesuai prosedur.

Penerapan sistem digital menjadi salah satu materi penting dalam Bimbingan Teknis Verifikator Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Tahun 2026 yang berlangsung pada Selasa–Rabu, 20–21 Oktober 2026. Perwakilan Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Jember, Bambang Kasiadi, S.P., turut mengikuti pembekalan mengenai mekanisme verifikasi yang transparan dan dapat ditelusuri. Materi tersebut disampaikan oleh Kepala Divisi Umum dan SDM BPDP, Adi Sucipto.

Adi menjelaskan, sistem yang digunakan memungkinkan proses pengajuan dan verifikasi dipantau berdasarkan rekam jejak aktivitas. Dengan demikian, waktu dokumen masuk dan tahapan pemeriksaan dapat diketahui sehingga proses kerja lebih mudah dievaluasi.

“Kami akan buka apa pun kondisinya, termasuk di situ kapan teman-teman login, kapan teman-teman logout, kami akan baca semua,” ujar Adi.

Menurutnya, keterbukaan sistem perlu diimbangi integritas verifikator, pemahaman terhadap alur pengajuan, serta kepatuhan pada standar operasional prosedur (SOP). Verifikasi juga harus didukung pemeriksaan lapangan agar dokumen yang diajukan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Bagi DTPHP Kabupaten Jember, pemahaman terhadap mekanisme tersebut menjadi bekal untuk mendukung pelaksanaan verifikasi usulan sarana dan prasarana perkebunan di tingkat kabupaten. Proses yang tertib dan transparan diharapkan membantu pemeriksaan berjalan sesuai tahapan dan jadwal yang ditetapkan.

“Verifikasi di tingkat kabupaten diharapkan lebih terstruktur dan tepat waktu agar penyaluran bantuan sarana dan prasarana perkebunan berjalan optimal,” ujar Bambang Kasiadi. (fan)