TP3D Sarankan Publikasi Berorientasi Manfaat, Bukan Over Posting Pejabat

Kelurahan Baratan – Pemerintah Kabupaten Jember kembali menggelar pertemuan rutin untuk memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam membangun kepercayaan publik, Kamis (4/12/2025).

Kegiatan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB di Ruang TP3D Gedung Pemkab Jember dengan menghadirkan Ketua Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D), Gogot Cahyo Baskoro, serta Wayan Ariwibowo sebagai pemateri. Pertemuan diikuti jajaran Diskominfo Jember dan para PJLP PPID dari seluruh dinas maupun kelurahan.

Dalam sesi pemaparan, Gogot menegaskan pentingnya PPID memahami kebutuhan masyarakat sebagai dasar utama penyampaian informasi publik. Ia mengingatkan bahwa setiap informasi yang diproduksi harus berorientasi pada manfaat dan dampaknya bagi warga.

“Kebutuhan masyarakat itu yang diutamakan, dampaknya apa, manfaatnya apa. Itu yang harus dikomunikasikan oleh teman-teman PPID,” ujar Gogot.

Gogot juga meminta PPID lebih selektif dalam mempublikasikan foto pejabat di kanal resmi pemerintahan. Menurutnya, publikasi berlebihan dapat memicu persepsi negatif dan mengurangi kepercayaan publik.

“Jangan over posting terkait foto-fotonya pejabat. Kalau secara personal silakan, tapi kalau bicara humas jangan over posting, karena akan menimbulkan antipati,” tegasnya.

Selain itu, Gogot menyinggung perkembangan pesat media sosial dan teknologi AI yang kini memengaruhi pola komunikasi publik. Ia menilai PPID perlu menyesuaikan diri, namun tetap bijak dan tidak sepenuhnya bergantung pada teknologi.

“Jangan kemudian nanti antipati, kita harus bisa menyesuaikan diri. Tapi bukan berarti semuanya diserahkan ke AI. Bikin berita AI, ya pada akhirnya hancur atau rusak. AI itu hanya alat bantu mempermudah, bukan menggantikan,” ungkapnya.

Gogot menyampaikan bahwa pola komunikasi publik kini berubah drastis. Masyarakat semakin kritis dan cepat merespons berbagai isu, mulai dari pelayanan publik, kerusakan infrastruktur, hingga sektor wisata. Semua itu, katanya, dapat langsung muncul melalui kanal digital pemerintah.

“Publik sekarang makin kritis. Jalan berlubang sekecil apa pun pasti jadi perhatian publik. Ada jembatan rusak pasti laporan masuk ke Wadul Gus’e. Ada warga Jember dibawa ke Malang, Bupatinya yang dituding tidak tahu bukan dinasnya. Bahkan soal harga tiket wisata seperti Watu Ulo Papuma, yang disalahkan tetap Bupati,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa media sosial kini menjadi ruang publik utama, mengalahkan media konvensional dalam hal kecepatan informasi. Karena itu, PPID dituntut lebih adaptif, akurat, dan responsif dalam mengelola informasi.

“Informasi sekarang mayoritas bergeser ke medsos. Terkadang banyak isu di sana, jika tidak mengikuti, ketinggalan kita, karena semua isu aktual kebanyakan masuk di situ,” katanya.

Di akhir paparannya, Gogot kembali menekankan bahwa publikasi PPID harus berpijak pada kepentingan masyarakat serta disampaikan secara proporsional dan berdampak.

“Kebutuhan masyarakat diutamakan. Dampaknya apa, manfaatnya apa, itu yang harus diutamakan dan bisa dikomunikasikan oleh teman-teman PPID,” pungkasnya. (Ruk)