Wujud Program 'Peta Cinta', Camat Kaliwates Antar Langsung KTP Warga Berkebutuhan Khusus

JEMBER, 23 JEMBER 2026 - Pemerintah Kecamatan Kaliwates terus memperluas jangkauan layanan administrasi kependudukan (adminduk) yang ramah bagi kelompok rentan. Komitmen ini dibuktikan langsung oleh Camat Kaliwates, Dwi Sunu Arinugroho, dengan menyerahkan dokumen KK dan KTP ke rumah warga berkebutuhan khusus di Kelurahan Jember Kidul, Selasa 23 Juni 2026.

Aksi nyata tersebut merupakan implementasi dari program inovatif 'Peta Cinta'. Program jemput bola ini dirancang khusus untuk memberikan kemudahan akses kepemilikan dokumen hukum bagi warga yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental.

Penerima manfaat kali ini adalah Yuli Suwandono (55 tahun), warga penyandang difabel fisik dan keterbelakangan mental. Akibat keterbatasan mobilisasi, Yuli yang sehari-hari tinggal menumpang bersama kerabatnya tersebut sempat mengalami kesulitan untuk memperbarui dokumen identitas diri secara mandiri.

Camat Kaliwates, Dwi Sunu Arinugroho, menegaskan bahwa kepemilikan KK dan KTP yang valid adalah hak fundamental setiap warga negara. Dokumen ini menjadi kunci utama bagi kelompok rentan untuk mengakses program perlindungan sosial dan fasilitas kesehatan dari pemerintah.

“Program 'Peta Cinta' hadir sebagai solusi bagi warga yang tidak mampu datang ke kantor pelayanan. Bagi lansia, difabel, dan warga yang sakit, petugas kami yang akan datang langsung ke tempat tinggal mereka,” ujar Dwi Sunu.

Langkah humanis ini mendapat apresiasi mendalam dari pihak keluarga. Bambang Junoto, perwakilan keluarga Yuli, menyampaikan rasa terima kasih atas respons cepat dan kepedulian tinggi yang ditunjukkan oleh jajaran pemerintahan kecamatan.

“Kami sangat terbantu karena tidak perlu repot membawa beliau ke kantor kecamatan. Terima kasih banyak kepada Pemerintah Kecamatan Kaliwates yang sudah sangat peduli dengan kondisi kami,” ungkap Bambang.

Manajemen Kecamatan Kaliwates berkomitmen untuk terus menggulirkan program akselerasi ini secara konsisten di seluruh kelurahan. Langkah ini diharapkan mampu menghapus sekat birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, responsif, serta berkeadilan sosial. (fik)