KONSULTASI PUBLIK RENCANA PROYEK JALAN TOL RUAS LUMAJANG-JEMBER DI PENDOPO KECAMATAN TANGGUL

Kemarin, Selasa (15/02/2022) Konsultasi Publik Rencana Proyek Jalan Tol Ruas Lumajang - Jember dilakukan di Pendopo Kecamatan Tanggul yang melibatkan beberapa stake holder diantaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air, Bappekab, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Perumahan Rakyat Pemukiman dan Ciptakarya. Disamping itu acara konsultasi publik ini juga dihadiri oleh Staff Ahli Bupati Jember antara lain Prof. DR. Yuli Witono, MP, DR. Ir. Muhammad Yani, dan DR. Dewi. Selain dari Pemerintah Kabupaten Jember, acara ini dihadiri oleh Ir. A. Yani, M.Si selaku Konsultan Rencana Pembangunan Proyek Ruas Tol Lumajang - Jember bersama tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Disamping itu juga kegiatan ini diikuti oleh Direktorat Pelaksana Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, dan Direktorat Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang juga memberikan sambutan secara daring via zoom meeting.

Peserta yang dihadirkan pada acara ini diantaranya Camat, beberapa Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, BPD, dan Tokoh Perempuan dari Kecamatan Sumberbaru, Tanggul, Semboro, Bangsalsari, dan Rambipuji. Mereka diminta usul-saran atas rencana proyek pembangunan tol ruas Lumajang - Jember ini. Mereka dapat memberikan usul-saran secara langsung maupun secara tertulis dari form yang telah dibagikan oleh panitia.

Acara ini dibuka oleh Ir. Eko Heru Sunarso, MM selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember pada pukul 10.00 WIB. Beliu didampingi oleh A. Fauzi, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Ir. A. Yani, M.Si memberikan paparan terkait rencana proyek jalan tol ruas Lumajang - Jember.

Maksud diadakannya acara ini adalah memberikan gambaran kepada masyarakat tentang rencana pembangunan jalan tol Lumajang - Jember yang dilaksanakan ke depan. Pemerintah memberikan ruang sebesar-besarnya kepada publik untuk menjamin bahwa hak-hak masyarakat akan dipenuhi oleh Pemerintah.