31 Kecamatan Hadiri RDP, Camat Sumbersari Siap Kawal Sinergi DPRD Jember Jelang Pilkades 2027
- 19 November 2026
- Dibaca 48 Kali
Bagikan Via:
31 Kecamatan Hadiri RDP, Camat Sumbersari Siap Kawal Sinergi DPRD Jember Jelang Pilkades 2027
JEMBER, 19 NOVEMBER 2026 – Penguatan sinergi antara legislatif dan pemerintah kecamatan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi A DPRD Kabupaten Jember bersama para camat se-Kabupaten Jember. Dalam forum tersebut, Camat Sumbersari, Deni Hadiatullah, S.IP., M.M., menyatakan kesiapan mendukung keterlibatan DPRD dalam pengawasan pemerintahan hingga tingkat desa, terutama menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027.
RDP yang berlangsung selama sekitar 90 menit di Gedung DPRD Jember, Rabu, 18 November 2026 membahas sejumlah agenda strategis. Di antaranya, kesiapan anggaran kecamatan tahun 2027 serta pengawasan tahapan penjaringan dan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Deni menyambut positif kesepakatan yang terbangun antara Komisi A DPRD Jember dan jajaran pemerintah kecamatan. Salah satu poin pentingnya adalah mendorong pelibatan aktif Komisi A dalam forum diskusi maupun pertemuan di tingkat kecamatan dan desa.
Menurutnya, keterlibatan wakil rakyat dalam forum kewilayahan dapat memperkuat fungsi pengawasan sekaligus membuka ruang penyerapan aspirasi masyarakat secara lebih luas.
“Pada intinya, Komisi A DPRD Jember ingin lebih intens bersinergi dengan 31 kecamatan. Apabila ada diskusi atau forum pertemuan, baik di tingkat kecamatan maupun desa, diharapkan bisa mengundang pihak Komisi A sehingga aspirasi masyarakat dapat diketahui dan dipantau,” ujar Deni seusai mengikuti rapat.
Ia menegaskan, Pemerintah Kecamatan Sumbersari siap menindaklanjuti arahan tersebut dengan memperkuat komunikasi dan koordinasi bersama DPRD Jember.
Deni menilai, kehadiran anggota legislatif dalam forum musyawarah kewilayahan akan membantu mengidentifikasi persoalan masyarakat secara langsung. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran APBD Kabupaten Jember 2027 diharapkan lebih akuntabel serta tepat sasaran.
“Kami di wilayah sangat mendukung penguatan sinergi ini. Keterlibatan langsung rekan-rekan Komisi A dalam forum diskusi kewilayahan tentu sangat membantu kami memetakan persoalan di lapangan secara lebih komprehensif, sehingga setiap kebijakan dan alokasi anggaran tahun 2027 benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” imbuhnya.
Rapat tersebut dihadiri 26 dari total 31 camat se-Kabupaten Jember. Lima camat lainnya tidak dapat mengikuti kegiatan karena sedang menjalani agenda pelatihan.
Dalam pembahasan, anggota Komisi A DPRD Jember, H.M. Holil Asyari atau yang akrab disapa Ra Holil, selaku pimpinan rapat, turut menyoroti pentingnya pengawasan terhadap proses pembentukan kelembagaan desa, khususnya penjaringan anggota BPD.
Ia berharap Komisi A dilibatkan sejak tahapan penjaringan, pemilihan hingga pelantikan anggota BPD. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi potensi persoalan maupun sengketa administratif menjelang Pilkades serentak 2027.
“Untuk pemilihan dan pelantikan BPD desa, paling tidak Komisi A DPRD Jember diundang untuk hadir. Karena selama ini kami belum pernah diundang,” ungkap Ra Holil.
Menurutnya, pelibatan DPRD sejak awal dapat menjadi langkah pencegahan agar persoalan dalam proses penjaringan maupun pemilihan tidak berkembang menjadi konflik.
“Kami dari Komisi A tidak ingin ketika proses pemilihan maupun penjaringan calon ketua tiba-tiba muncul persoalan, sementara Komisi A tidak mengetahui. Oleh karena itu, kami meminta kepada para camat agar bisa mengundang Komisi A dalam kegiatan tersebut,” jelasnya.
Selain pengawasan tahapan pembentukan BPD, Komisi A DPRD Jember juga mengingatkan pentingnya memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam proses penjaringan anggota BPD.
Ketentuan tersebut menjadi perhatian untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam kelembagaan desa tetap terjaga. Dengan sinergi antara DPRD dan pemerintah kecamatan, proses pembentukan BPD diharapkan berlangsung transparan, partisipatif, dan sesuai ketentuan yang berlaku. (dan)