Aparatur Kelurahan Bintoro Tinjau Langsung RTLH di Plalangan, Pastikan Validasi Data Tepat Sasaran

JEMBER, 13 AGUSTUS 2026 – Pemerintah Kelurahan Bintoro menerjunkan tim untuk memverifikasi dan memvalidasi data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Lingkungan Plalangan, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, Kamis 13 Agustus 2026. Langkah ini dilakukan guna memastikan program pengentasan kemiskinan dan perbaikan hunian warga tepat sasaran.

Peninjauan lapangan dipimpin langsung oleh Lurah Bintoro, Pairi, bersama Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial (Kasi PMKS), Assyifa Minggu.

Pemeriksaan tidak hanya berfokus pada pencocokan berkas administrasi kependudukan. Tim kelurahan juga menginspeksi langsung kondisi fisik bangunan warga, mulai dari ketahanan struktur atap, kelayakan dinding, hingga sanitasi lingkungan.

Lurah Bintoro, Pairi, menegaskan keakuratan data lapangan menjadi kunci utama keberhasilan program perbaikan hunian ini.

"Kami ingin memastikan program perbaikan rumah tidak layak huni ini benar-benar menyasar masyarakat yang paling membutuhkan. Peninjauan langsung ini bentuk komitmen menjaga transparansi dan akurasi data," ujar Pairi di lokasi peninjauan.

Ia menambahkan, validasi faktual diperlukan agar bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Senada dengan hal tersebut, Kasi PMKS Bintoro, Assyifa Minggu, menjelaskan bahwa verifikasi dilakukan secara sistematis dengan mendatangi rumah calon penerima manfaat satu per satu.

"Kami menyisir langsung untuk memastikan kesesuaian antara dokumen administratif dan kondisi riil bangunan. Harapannya, data yang tervalidasi bisa segera diproses agar bantuan perbaikan rumah cepat direalisasikan," kata Assyifa.

Kedatangan aparatur kelurahan disambut positif oleh warga Lingkungan Plalangan. Masyarakat berharap program bedah rumah tersebut dapat segera direalisasikan di wilayah mereka.

Melalui verifikasi ketat ini, Pemerintah Kelurahan Bintoro menargetkan seluruh data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel sebelum diteruskan ke tingkat Pemkab. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Bintoro. (fzr)