Apresiasi Ujung Tombak Pelayanan, Pemkab Jember Salurkan Honor RT/RW di Desa Gunungmalang

JEMBER, 01 APRIL 2026 - Menyadari krusialnya peran perangkat lingkungan sebagai garda terdepan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember melalui Kecamatan Sumberjambe menyalurkan honorarium bagi puluhan ketua RT dan RW di Desa Gunungmalang, Rabu 01 April 2026. Langkah ini menjadi suntikan motivasi bagi para pengabdi masyarakat untuk terus mengawal program pembangunan daerah.

Penyaluran honor jasa tenaga pelayanan umum tersebut menyasar 83 penerima, yang terdiri atas 71 Ketua RT dan 12 Ketua RW aktif. Dana yang dialokasikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember untuk periode kerja Januari dan Februari 2026. Setiap penerima mendapatkan insentif sebesar Rp200.000 per bulan.

Camat Sumberjambe, Djoni Nurtjahjono, SH, M.Si, menyatakan bahwa distribusi ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap dedikasi perangkat lingkungan.

"RT dan RW adalah ujung tombak pelayanan di masyarakat. Kami memastikan proses penyaluran ini berjalan sesuai aturan, tertib, dan tepat sasaran agar dapat langsung dirasakan manfaatnya," ujar Djoni.

Selain memastikan transparansi dalam administrasi, Djoni menekankan pentingnya sinergi antara perangkat desa dengan program pemerintah kabupaten. Menurutnya, keterlibatan aktif RT dan RW sangat menentukan keberhasilan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di tingkat paling akar rumput.

"Kami berharap honor ini dapat meningkatkan motivasi serta kinerja rekan-rekan dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan desa ke depannya," tambahnya.

Terkait detail anggaran, pihak kecamatan menjelaskan bahwa selain bersumber dari APBD, terdapat potensi tambahan insentif melalui Dana Desa (DD). Namun, hal tersebut akan disesuaikan dengan kesiapan administrasi dan kebijakan internal masing-masing desa.

Ke depan, Kecamatan Sumberjambe berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan pengawasan ketat terhadap pola penyaluran honor ini. Hal ini bertujuan agar hak para perangkat lingkungan dapat terpenuhi secara tepat waktu, guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan pembangunan di tingkat desa secara berkelanjutan. (wd)