logo ppid jember kim
Oleh : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bakesbangpol Jember Evaluasi Pengelolaan Dana Hibah Parpol 2026, Sambangi Golkar dan PKB

  • 15 November 2026
  • Dibaca 14 Kali
Bagikan Via:
bakesbangpol-jember-evaluasi-pengelolaan-dana-hibah-parpol-2026-sambangi-golkar-dan-pkb-20261116

Bakesbangpol Jember Evaluasi Pengelolaan Dana Hibah Parpol 2026, Sambangi Golkar dan PKB

JEMBER, 15 NOVEMBER 2026 – Pengelolaan dana hibah bantuan partai politik tidak hanya dituntut tertib secara administrasi, tetapi juga harus memenuhi ketentuan perpajakan dan pertanggungjawaban anggaran. Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jember dalam upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas penggunaan bantuan keuangan partai politik.

Salah satu persoalan yang mengemuka adalah mekanisme pelaporan pajak atas dana hibah, khususnya penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pusat yang dinilai menimbulkan beban pajak cukup besar. Hal itu disampaikan dalam koordinasi Bakesbangpol bersama jajaran Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Jember.

Persoalan perpajakan tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dana Hibah Bantuan Partai Politik Tahun Anggaran 2026 yang sebelumnya dilaksanakan Bakesbangpol Jember pada Kamis, 12 November 2026. Kegiatan tersebut menyasar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jember.

Dalam forum bersama Partai Golkar, pengurus partai menyampaikan keluhan mengenai penggunaan NPWP pusat untuk pelaporan pajak dana hibah. Mereka menilai mekanisme tersebut menimbulkan beban pajak yang cukup besar dan meminta penjelasan mengenai kemungkinan penggunaan NPWP daerah sebagai alternatif dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Menanggapi persoalan tersebut, Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Jember, Siswanto, S.Si.T., M.T., menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan pengelolaan bantuan keuangan partai politik berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut dia, pengawasan tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mengetahui secara langsung berbagai kendala yang dihadapi partai politik dalam penggunaan anggaran maupun penyusunan laporan pertanggungjawaban.

“Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, kami ingin memastikan bahwa bantuan keuangan partai politik dikelola secara tertib administrasi, transparan, dan akuntabel. Kami juga ingin mengetahui secara langsung berbagai kendala yang dihadapi oleh partai politik, baik dalam proses penggunaan anggaran maupun penyusunan laporan pertanggungjawaban,” ujarnya, dikutip Minggu, 15 November 2026.

Siswanto menambahkan, Bakesbangpol terbuka terhadap berbagai masukan dan pertanyaan dari pengurus partai politik, termasuk persoalan administrasi dan perpajakan yang muncul dalam pengelolaan dana hibah.

“Harapan kami, melalui koordinasi dan komunikasi yang baik antara Bakesbangpol dengan seluruh partai politik penerima bantuan, setiap permasalahan dapat dicarikan solusi sesuai regulasi. Dengan demikian, penggunaan dana hibah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi penguatan kelembagaan partai politik serta pendidikan politik masyarakat di Kabupaten Jember,” tambahnya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan Monev tersebut, tim Bakesbangpol Jember dipimpin Siswanto, didampingi Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Dwi Handarisasi, S.Psi., M.Si., serta tiga orang staf.

Kunjungan pertama berlangsung di Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Jember, Jalan Bengawan Solo Nomor 21, Tegal Boto Lor, Kecamatan Sumbersari. Rombongan diterima langsung Ketua DPD Partai Golkar Jember, H. Karimullah Dahrujiadi.

Selanjutnya, tim mendatangi Kantor DPC PKB Kabupaten Jember di Jalan Danau Toba Nomor 87, Tegalgede, Kecamatan Sumbersari, dan disambut Ketua DPC PKB Jember, HM. Ayub Junaidi, S.H.

Dalam pertemuan tersebut, kegiatan diawali dengan sambutan masing-masing ketua partai politik dan perkenalan anggota fraksi Partai Golkar serta PKB. Agenda kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dan diskusi mengenai mekanisme pengelolaan, penggunaan, serta pertanggungjawaban dana hibah bantuan partai politik.

Melalui evaluasi dan koordinasi secara berkala, Bakesbangpol Jember berharap pengelolaan bantuan keuangan partai politik semakin tertib, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dalam mendukung penguatan kelembagaan partai politik, pendidikan politik masyarakat, serta peningkatan kualitas demokrasi di Kabupaten Jember. (but)

Galeri Foto