BPD Miliki Peran Strategis, Kecamatan Sumberjambe Tekankan Fungsi Pengawasan dan Aspirasi
- 20 November 2026
- Dibaca 95 Kali
Bagikan Via:
BPD Miliki Peran Strategis, Kecamatan Sumberjambe Tekankan Fungsi Pengawasan dan Aspirasi
JEMBER, 20 NOVEMBER 2026 – Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Seiring pelantikan anggota BPD masa bakti 2026–2034 untuk empat desa di Kecamatan Sumberjambe, penguatan pemahaman terhadap tugas dan fungsi kelembagaan menjadi perhatian penting agar BPD mampu menjalankan amanah secara optimal.
Empat desa yang melaksanakan pelantikan anggota BPD tersebut meliputi Desa Pringgondani, Desa Sumberjambe, Desa Gunungmalang, dan Desa Cumedak. Pelaksanaan pelantikan berlangsung di Pendopo Kecamatan Sumberjambe pada Kamis (19/11/2026).
Kasi Pemerintahan dan Trantib Kecamatan Sumberjambe, Horyakin, S.T., menjelaskan bahwa BPD bukan sekadar lembaga pelengkap dalam struktur pemerintahan desa. BPD memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan serta memperhatikan kepentingan masyarakat.
Salah satu fungsi utama BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Selain itu, BPD juga bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
“BPD memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam pemerintahan desa. Selain menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi, BPD juga berperan dalam pembahasan peraturan desa dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Karena itu, setiap anggota harus benar-benar memahami tugas dan fungsinya agar dapat menjalankan amanah dengan baik,” jelas Horyakin.
Menurutnya, kemampuan BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Berbagai masukan, kebutuhan, maupun persoalan yang berkembang di lingkungan masyarakat perlu ditampung dan disampaikan melalui mekanisme kelembagaan yang tepat.
Dengan demikian, kebijakan dan program pembangunan desa diharapkan tidak hanya berangkat dari perencanaan pemerintah desa, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi masyarakat secara langsung.
Horyakin juga menekankan pentingnya membangun hubungan kerja yang harmonis antara BPD dan pemerintah desa. Perbedaan pandangan dalam menjalankan fungsi kelembagaan hendaknya disikapi secara bijaksana melalui komunikasi dan musyawarah, sehingga tidak menghambat penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
“BPD dan pemerintah desa harus dapat berjalan beriringan. Pengawasan tetap harus dilaksanakan sesuai fungsi dan kewenangannya, tetapi komunikasi serta koordinasi juga harus dijaga. Jangan sampai perbedaan pendapat justru menjadi penghambat pembangunan. Yang terpenting adalah bagaimana seluruh unsur pemerintahan desa dapat bekerja untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Dengan dimulainya masa bakti baru anggota BPD periode 2026–2034, Kecamatan Sumberjambe berharap fungsi representasi, legislasi desa, dan pengawasan dapat berjalan semakin optimal. Keberadaan BPD diharapkan mampu memperkuat demokrasi di tingkat desa sekaligus menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah desa.
Melalui pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan warga, BPD diharapkan turut menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih terbuka, responsif, dan mampu mendukung pembangunan secara berkelanjutan.
(wd)