Bupati Jember Bawa Model Data Kemiskinan ke Panggung Nasional

JAKARTA, 24 MEI 2026 - Bupati Jember Muhammad Fawait, S.E., M.Sc (Gus Fawait), tampil sebagai salah satu narasumber kunci dalam Sosialisasi RINDUK dan Inovasi Daerah dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang digelar di Jakarta, Kamis 21 Mei 2026.

Forum bergengsi yang mempertemukan pejabat pusat dan daerah ini menjadi panggung bagi Kabupaten Jember untuk membuktikan bahwa inovasi data berbasis lapangan mampu menghasilkan penurunan kemiskinan yang nyata dan terukur.

Jember bukan daerah kecil. Dengan jumlah penduduk sekitar 2,6 hingga hampir 2,7 juta jiwa, Jember merupakan kabupaten dengan penduduk terbanyak ketiga di Jawa Timur setelah Kota Surabaya dan Kabupaten Malang. Namun di balik besarnya populasi, Jember masih menghadapi tantangan kemiskinan yang belum tuntas dalam satu dekade terakhir.

Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Jember tercatat 9,01 persen pada 2024 dan turun menjadi 8,67 persen pada 2025. Meski tren menurun, secara absolut Jember masih menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbesar kedua di Jawa Timur, yakni 216.076 jiwa.

Dalam presentasinya bertajuk "Praktik Baik Penguatan Data Sasaran Percepatan Pengentasan Kemiskinan", Gus Fawait memaparkan bagaimana Jember memanfaatkan mekanisme Verifikasi dan Validasi (Verval) DTSEN Desil 1 sebagai tulang punggung penajaman intervensi program.

Pendekatan ini tidak hanya menyentuh program daerah, tetapi juga mengintegrasikan program Kementerian/Lembaga (K/L) dan Corporate Social Responsibility (CSR) agar bantuan benar-benar sampai kepada warga yang paling membutuhkan.

Gus Fawait menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk keselarasan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah pusat. "Sebagai kader, kami harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi program pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto. Pengentasan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, adalah prioritas," tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya DTSEN sebagai acuan tunggal data kemiskinan nasional. "Kalau dulu kita bingung karena banyak data, hari ini Bappenas dan BPS telah menetapkan DTSEN menjadi acuan utama. Kami berterima kasih, dan kami mulai dari kemiskinan ekstrem," ujar Gus Fawait.

Penajaman data Desil 1 juga didorong oleh keterbatasan ruang fiskal daerah. "Kami tidak mungkin mengatasi semua kemiskinan sekaligus karena Jember punya keterbatasan APBD. Maka kami perlu mempertajam mana yang bisa kami tangani sendiri dan mana yang perlu kami minta kepada pemerintah pusat, Kementerian, maupun BP Taskin," jelasnya.

Hasilnya berbicara sendiri. Dari total 97.060 kepala keluarga yang menjadi target Verval Desil 1, sebanyak 68.351 KK berhasil diidentifikasi sebagai sasaran intervensi yang valid dan tepat, mencerminkan ketelitian proses verifikasi lapangan yang dilakukan jajaran ASN Jember secara masif dan terstruktur.

Gus Fawait pun menawarkan pendekatan Jember sebagai model yang dapat direplikasi daerah lain. "Jember menawarkan model kerja yang bisa direplikasi: kepemimpinan daerah, mobilisasi ASN, verifikasi lapangan, dan tindak lanjut program lintas OPD/K/L," tegasnya.

Kehadiran Jember di forum nasional ini semakin memperkuat posisi kabupaten tersebut sebagai contoh nyata implementasi kebijakan berbasis data yang adaptif, kolaboratif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (rou)