DPMD Jember Perkuat Peran Posbankum Desa, Jadi Garda Terdepan Cegah Penyalahgunaan Narkoba

JEMBER, 09 JUNI 2026 – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember mengikuti Road Show ke-4 Pembinaan, Pendampingan, dan Sosialisasi Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur (Kanwil Kemenkum Jatim), Selasa 09 Juni 2026.

Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mencegah penyalahgunaan narkotika hingga tingkat desa.

Peserta kegiatan terdiri atas unsur pemerintah daerah, perangkat desa, pengelola Posbankum desa dan kelurahan, serta berbagai pemangku kepentingan dari kabupaten dan kota se-Jawa Timur.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pembinaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas terkait pengelolaan Posbankum sekaligus implementasi Program P4GN di lingkungan desa dan kelurahan.

Kepala DPMD Kabupaten Jember, Adi Wijaya, S.STP., M.Si, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan desa agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya di bidang hukum dan pencegahan masalah sosial.

“Posbankum desa dan kelurahan memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana pelayanan hukum yang dekat dengan masyarakat. Melalui pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan, kami berharap Posbankum dapat menjadi pusat informasi hukum sekaligus bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Adi, ancaman penyalahgunaan narkotika kini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga mulai merambah hingga ke desa-desa. Karena itu, diperlukan langkah pencegahan yang sistematis dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sejak tingkat paling bawah.

Ia menegaskan, pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam mendeteksi dini berbagai persoalan sosial, termasuk potensi penyalahgunaan narkoba. Dengan dukungan Posbankum yang aktif dan berfungsi optimal, desa diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi hukum sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Selain meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum, keberadaan Posbankum juga diharapkan menjadi sarana edukasi dan pendampingan masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan hukum maupun sosial yang berkembang di lingkungan desa. (ach)