Evaluasi BKK Rampung, Dinkes Jember Gerak Cepat Benahi Tata Kelola dan Kapasitas Kader

JEMBER, 20 JULI 2026 – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kabupaten Jember bersiap mengambil langkah cepat untuk membenahi tata kelola program dan mutu pelayanan publik. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut konkret dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) terpadu anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun 2025 yang baru saja diselesaikan akhir pekan lalu.

Perbaikan tersebut nantinya akan diarahkan langsung pada penguatan regulasi internal serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lapangan. Hal ini krusial dilakukan demi mengoptimalkan pelaksanaan dan penyaluran anggaran BKK untuk tahun anggaran 2026 agar berjalan lebih efektif.

Rangkaian evaluasi terpadu ini sebelumnya berlangsung selama dua hari di wilayah Bakorwil Jember. Agenda dimulai dengan Focus Group Discussion (FGD) bersama kabupaten/kota se-Bakorwil pada Rabu, 16 Juli 2026 lalu, di Aula Dinkes PPKB Jember, dan dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke penerima manfaat di wilayah kerja Puskesmas Banjarsengon, Sumbersari, serta Kaliwates pada hari berikutnya.

Dari hasil peninjauan lapangan tersebut, Tim Monev Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memberikan sejumlah rekomendasi penting pada agenda exit meeting yang digelar di Puskesmas Kaliwates. Rekomendasi utama yang harus segera dieksekusi oleh Pemkab Jember meliputi perbaikan tata kelola administrasi—mulai dari Surat Keputusan (SK) hingga pelaporan bupati kepada gubernur—serta peningkatan kapasitas kader pendamping, khususnya dalam menyukseskan program Ibu Anak Impian (Buaian).

Perwakilan Dinkes PPKB Kabupaten Jember, Triyaningsih, S.KM., M.Kes., menegaskan bahwa seluruh catatan dan temuan dari tim provinsi akan menjadi prioritas utama kerja dinas dalam beberapa waktu ke depan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang sudah hadir dan melakukan monev secara langsung di Kabupaten Jember. Temuan-temuan dari tim monev akan segera kami tindak lanjuti," ujar Triyaningsih.

Ia menambahkan, masukan serta rekomendasi yang diberikan bakal menjadi bahan evaluasi fundamental bagi hilir program. "Ini menjadi bahan bagi kami untuk memperbaiki dan mengoptimalkan pelaksanaan program ke depannya, sehingga dapat berjalan sesuai pedoman dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat," pungkasnya.

Melalui komitmen perbaikan tata kelola dan penguatan kompetensi kader pendamping ini, Dinkes PPKB Jember optimistis pelaksanaan program BKK 2026 di lapangan akan berjalan jauh lebih kokoh, tepat sasaran, dan membawa dampak yang lebih masif bagi masyarakat luas. (nay)