Inspektorat Perkuat Tata Kelola Berkelanjutan

JEMBER, 31 JULI 2026, – Plt. Inspektur Kabupaten Jember, Penny Artha Medya, S.E., Ak., menghadiri undangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Timur yang bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam kegiatan Public Sector Sustainability Forum (PSSF) yang diselenggarakan pada Selasa, 28 Juli 2026 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Forum tersebut mengangkat tema “Mewujudkan Pelaporan Keberlanjutan di Sektor Publik: Strategi Pemerintah Daerah dan BUMD dalam Membangun Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Nilai Publik yang Berkelanjutan.”

Kegiatan ini menjadi wadah bagi pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), akademisi, auditor, serta para praktisi di bidang akuntansi sektor publik untuk memperkuat pemahaman mengenai pentingnya penerapan pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui forum tersebut, peserta memperoleh berbagai perspektif mengenai strategi membangun tata kelola yang adaptif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mampu menciptakan nilai publik yang berkelanjutan.

Berbagai materi yang disampaikan menekankan bahwa pelaporan keberlanjutan tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup dimensi sosial, lingkungan, serta tata kelola organisasi (environmental, social, and governance atau ESG). Pendekatan tersebut diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah untuk menghasilkan kebijakan dan program pembangunan yang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Keikutsertaan Inspektorat Kabupaten Jember dalam forum ini merupakan bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperluas wawasan mengenai praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan sektor publik, serta memperkuat fungsi pengawasan internal yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam kesempatan tersebut, selain menghadiri rangkaian kegiatan Public Sector Sustainability Forum, Plt. Inspektur Kabupaten Jember juga melakukan koordinasi dengan jajaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur terkait percepatan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK. Koordinasi tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembahasan difokuskan pada langkah-langkah percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, serta optimalisasi proses monitoring agar setiap rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Plt. Inspektur Kabupaten Jember, Penny Artha Medya, S.E., Ak., menyampaikan bahwa forum yang diselenggarakan oleh IAI Wilayah Jawa Timur bersama BPK RI memberikan banyak wawasan baru mengenai penguatan tata kelola sektor publik yang berkelanjutan.

"Pelaksanaan Public Sector Sustainability Forum menjadi momentum yang sangat baik untuk memperkaya perspektif pemerintah daerah mengenai pentingnya pelaporan keberlanjutan sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan. Selain memperoleh berbagai pembelajaran dalam forum ini, kami juga memanfaatkan kesempatan untuk berkoordinasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur terkait percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hal ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Jember untuk terus meningkatkan akuntabilitas, memperkuat pengawasan internal, dan memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara optimal demi terwujudnya pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," ujar Penny.

Melalui partisipasi dalam Public Sector Sustainability Forum serta koordinasi yang dilakukan dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Inspektorat Kabupaten Jember berharap dapat terus memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta mendorong terciptanya sistem pengawasan yang semakin profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. Langkah tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, transparan, dan mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat. (ily)