logo ppid jember kim
Oleh : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Jembatani Sekolah dan Pokja Kabupaten, Bimtek BSAN Jawab Dilema Penanganan Kasus di Jenjang SMP

  • 21 November 2026
  • Dibaca 24 Kali
Bagikan Via:
jembatani-sekolah-dan-pokja-kabupaten-bimtek-bsan-jawab-dilema-penanganan-kasus-di-jenjang-smp-20261122

Jembatani Sekolah dan Pokja Kabupaten, Bimtek BSAN Jawab Dilema Penanganan Kasus di Jenjang SMP

JEMBER, 21 NOVEMBER 2026 – Tantangan menciptakan lingkungan belajar yang sehat bagi remaja kini menuntut sekolah untuk lebih sigap dan terhubung dengan berbagai layanan pendampingan. Merespons kebutuhan tersebut, ratusan kepala sekolah, guru, serta pengawas jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) memadati Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Jember pada Kamis, 19 November 2026, untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Laksana Penanganan Kolaboratif dan Mekanisme Rujukan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN).

Alih-alih sekadar membahas teori pencegahan kekerasan, forum ini membedah secara teknis bagaimana sebuah persoalan di ruang kelas maupun lingkungan sekolah dapat tertangani secara tuntas hingga ke level Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten Jember. Selama ini, pihak sekolah kerap dihadapkan pada dilema batas kewenangan saat menangani kasus kompleks yang melibatkan peserta didik, sehingga kejelasan alur rujukan menjadi kunci utama perlindungan siswa.

Untuk memastikan penanganan tersebut selaras dengan standar perlindungan anak, Dinas Pendidikan menggandeng Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Jember. Hadir sebagai pemateri, Sugeng Riyadi, S.E., mengupas tuntas titik temu antara peran pendidik di sekolah dan tenaga profesional di tingkat kabupaten dalam merespons laporan maupun indikasi kerawanan sosial pada pelajar SMP.

"Sering kali sekolah menjadi garda terdepan yang pertama kali mendeteksi adanya kerawanan pada siswa, namun mereka tidak harus memikul beban penyelesaiannya sendirian. Melalui mekanisme rujukan BSAN ini, kami memastikan adanya jembatan penghubung yang jelas antara sekolah dengan Pokja Kabupaten, sehingga pemulihan dan perlindungan hak-hak anak tetap menjadi prioritas utama tanpa mengabaikan aspek psikologis maupun sosialnya," ujar Sugeng Riyadi, di sela-sela pemaparannya.

Suasana forum berlangsung dinamis ketika para pengawas satuan pendidikan dan kepala sekolah saling bertukar pengalaman lapangan mengenai pola komunikasi dengan orang tua siswa hingga koordinasi lintas instansi. Diskusi tersebut mengerucut pada kesepakatan bersama untuk memperkuat deteksi dini di masing-masing satuan pendidikan agar potensi konflik atau perundungan tidak berkembang menjadi kasus yang lebih besar.

Dengan terbangunnya kesepahaman dari tingkat sekolah hingga Pokja Kabupaten, program BSAN di jenjang SMP se-Kabupaten Jember diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata. Kolaborasi konkret antara Dinas Pendidikan dan Dinsos PPPA ini menjadi jaminan bagi para orang tua bahwa sekolah benar-benar hadir sebagai rumah kedua yang aman, ramah, dan suportif bagi masa depan generasi muda Jember. (ysf)

Galeri Foto