Jember Bekali Penerima Program Irigasi Perpompaan agar Pembangunan Tepat dan Akuntabel

JEMBER, 16 JULI 2026 - Keberhasilan pembangunan irigasi perpompaan tidak hanya diukur dari berdirinya infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan seluruh pelaksana dalam mempertanggungjawabkan setiap tahapan pekerjaan. Hal inilah yang menjadi penekanan dalam Bimbingan Teknis Irigasi Perpompaan Tahun 2026 yang digelar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Jember di Aula DTPHP, Kamis, 16 Juli 2026.

Melalui kegiatan yang dipimpin Analis Prasarana dan Sarana Pertanian, Joko Nur Cahyo, S.Tp., peserta dibekali pemahaman mengenai standar teknis pembangunan sekaligus tata kelola administrasi yang menjadi persyaratan Kementerian Pertanian. Mulai dari dokumentasi progres pekerjaan, penyusunan laporan, hingga gambar akhir hasil pembangunan, seluruhnya menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.

Joko menjelaskan bahwa pelaporan yang diminta bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan. "Pelaporan yang kita minta itu nanti yang diminta kementerian, bukan saya. Dia minta laporan gambarnya, fotonya 0, 50, 100 di beberapa item tadi," ujarnya.

Selain dokumentasi progres, peserta juga diminta menyiapkan dokumen pendukung seperti Mutual Check (MC) 100, Backup Volume, hingga As Built Drawing. Dokumen tersebut diperlukan untuk memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan perencanaan maupun perubahan yang terjadi selama proses pembangunan.

Menurut Joko, penyusunan dokumen teknis tersebut membutuhkan ketelitian sehingga perlu melibatkan tenaga yang memiliki kompetensi di bidang konstruksi. "Yang terakhir yang harus kita minta, yang diminta kementerian, lewat Mas Bakhrun itu adalah Asbuilt Drawing. Gambar akhir. Jadi gambar pertama itu hanya rencana, kadang-kadang ada perubahan. Itu perubahan harus digambar," tegasnya.

Melalui bimbingan teknis ini, DTPHP Kabupaten Jember mendorong agar seluruh penerima program tidak hanya mampu membangun sarana irigasi perpompaan sesuai spesifikasi, tetapi juga menyusun administrasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pelaksanaan program diharapkan berjalan tertib, transparan, dan memberi manfaat optimal bagi petani sebagai penerima layanan pembangunan infrastruktur pertanian. (fan)