Kenang Jasa RA Kartini, ASN di Jember Kompak Kenakan Kebaya dan Batik

JEMBER, 21 APRIL 2026 – Untuk mengenang jasa pahlawan Raden Ajeng Kartini sebagai pelopor emansipasi perempuan, Bupati Jember melalui Sekretaris Daerah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.2.2.2/291/35.09.1.31/2026. SE tersebut menginstruksikan seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengenakan kebaya bagi ASN perempuan dan batik bagi ASN laki-laki pada 21 April 2026.

Seperti terlihat pada Selasa, 21 April 2026, di Bagian Umum, Protokol, dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, seluruh pegawai, baik ASN, PPPK, maupun PPPK Paruh Waktu, kompak mengenakan kebaya dan batik.

Kepala Bagian Umum, Protokol, dan Komunikasi Pimpinan, Hisyam Wahyu Aditya, S.H., M.H., melalui Pranata Humas Ahli Muda, Dian Dwi Wahyuni, S.Sos., menyatakan bahwa seluruh pegawai di instansinya mengenakan kebaya bagi perempuan dan batik bagi laki-laki sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa Raden Ajeng Kartini, sekaligus menindaklanjuti SE tentang penggunaan pakaian dalam rangka peringatan Hari Kartini.

“Seluruh pegawai mengenakan kebaya untuk perempuan dan batik untuk laki-laki sesuai instruksi dalam surat edaran. Penggunaan kebaya ini merupakan bentuk penghormatan untuk mengenang jasa Raden Ajeng Kartini sebagai pelopor emansipasi perempuan, terutama dalam bidang pendidikan di Indonesia,” ujar Dian.

Ia menambahkan, selain untuk mengenang jasa Kartini, momentum ini juga menjadi ajang refleksi atas peran perempuan dalam pembangunan bangsa.

Dian juga menegaskan bahwa meskipun pegawai, khususnya perempuan, mengenakan kebaya saat bekerja, mereka tetap menjalankan tugas seperti biasa tanpa kendala.

Menurutnya, penggunaan kebaya saat peringatan Hari Kartini justru memberikan nuansa tersendiri serta menumbuhkan rasa nasionalisme sebagai abdi negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peringatan Hari Kartini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember ini diharapkan tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, tetapi juga mampu memperkuat komitmen seluruh aparatur dalam mendukung kesetaraan gender serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. (ai)