Konsultasi ke LKPP, Pemkab Jember Matangkan PBJ Desa dan Targetkan UKPBJ Jadi Pusat Keunggulan

JAKARTA, 20 APRIL 2026 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Jember melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta, Senin 20 April 2026.

Langkah ini ditempuh untuk memperkuat kualitas, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pengadaan, termasuk hingga tingkat desa.

Dalam pertemuan tersebut, BPBJ Jember membahas dua agenda utama. Pertama, konsultasi teknis terkait pengadaan barang/jasa (PBJ) di tingkat desa sebagai bagian dari persiapan implementasi regulasi PBJ Desa di seluruh wilayah Kabupaten Jember.

Pendampingan dari LKPP diharapkan dapat memastikan penggunaan dana desa berjalan sesuai ketentuan, meminimalkan risiko administratif, serta mendorong pemberdayaan ekonomi lokal.

Agenda kedua adalah peningkatan kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) melalui pemenuhan model kematangan UKPBJ. Upaya ini menjadi bagian dari target Pemkab Jember untuk mendorong UKPBJ meraih predikat Pusat Keunggulan (Centre of Excellence).

Model tersebut mencakup penguatan sumber daya manusia, kelembagaan, hingga optimalisasi sistem informasi pengadaan yang terintegrasi.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Jember, Prima Kusuma Dewi, SE, mengatakan kunjungan ini merupakan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan standar pengelolaan pengadaan.

“Kunjungan ke LKPP ini adalah bentuk nyata komitmen kami dalam meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan di Kabupaten Jember. Kami ingin memastikan persiapan PBJ Desa dilakukan dengan standar yang benar agar akuntabel. Selain itu, kami terus berupaya meningkatkan kapabilitas UKPBJ menuju pusat keunggulan,” ujarnya.

Melalui kunjungan ini, BPBJ Jember menargetkan terwujudnya ekosistem pengadaan yang lebih profesional dan berintegritas. Sinergi dengan LKPP juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital pengadaan serta memastikan setiap belanja daerah memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Langkah ini sekaligus menjadi pijakan awal bagi Pemkab Jember dalam memperkuat reformasi birokrasi di sektor pengadaan secara berkelanjutan. (ily)