Kunjungi SLB Wuluhan, Camat Serap Aspirasi Administrasi dan Layanan Disabilitas

JEMBER, 12 AGUSTUS 2026 – Camat Wuluhan, Hanifah, S.Pt., M.Si., melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Luar Biasa (SLB) di wilayah Kecamatan Wuluhan pada Selasa, 11 Agustus 2026. Kunjungan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi serta mendata berbagai kebutuhan sekolah dan peserta didik penyandang disabilitas.

Dalam kunjungan tersebut, Camat Wuluhan didampingi oleh dua staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial (PMKS), yakni Aeny dan Retno. Selain berdiskusi dengan jajaran pengelola sekolah, Hanifah juga menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan para siswa.

Salah satu poin utama yang dibahas adalah kelengkapan dokumen legalitas sekolah, meliputi izin pendirian dan izin operasional. Pihak sekolah mengungkapkan bahwa proses pemenuhan dokumen perizinan tersebut saat ini masih berjalan dan mengharapkan pendampingan dari pihak kecamatan.

"Kami dari pihak kecamatan tentu sangat mendukung kelancaran operasional SLB ini. Mengenai perizinan yang sedang berproses, kami siap menjembatani dan mendampingi agar semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku," ujar Hanifah di sela-sela kunjungannya.

Selain masalah legalitas, persoalan administrasi kependudukan (adduk) turut menjadi fokus pembahasan. Pihak sekolah mengusulkan adanya fasilitasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi peserta didik yang telah cukup umur dan memenuhi syarat. Layanan ini diharapkan dapat dikoordinasikan langsung dengan petugas pelayanan adduk di Kantor Kecamatan Wuluhan.

Isu kesejahteraan sosial ekonomi keluarga siswa juga tak luput dari perhatian. Pihak sekolah menyampaikan bahwa beberapa keluarga peserta didik saat ini masih tercatat pada status desil 6. Padahal, pemutakhiran data sosial ekonomi sangat krusial sebagai dasar pengusulan program bantuan pendidikan, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Menanggapi hal tersebut, diperlukan pendataan dan verifikasi faktual agar kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik tercatat sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Petugas Local Rapid Team (LRT) pun diminta segera melakukan pendataan ulang terhadap keluarga siswa SLB guna menetapkan tingkat desil yang akurat.

"Data yang presisi itu kunci. Jangan sampai anak-anak kita yang berhak mendapatkan bantuan justru terhambat hanya karena data sosial ekonominya belum diperbarui. Oleh karena itu, verifikasi lapangan bersama tim LRT akan segera kita lakukan," tegas Hanifah.

Di samping itu, kunjungan ini juga menginventarisasi kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas yang belum memiliki Kartu Penyandang Disabilitas (KPD). Fasilitasi pengajuan KPD akan disalurkan melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku agar warga yang berhak dapat segera memperolehnya.

Mengenai sarana dan prasarana, pengelola sekolah menyoroti pentingnya penyediaan fasilitas toilet yang aksesibel, aman, dan nyaman bagi para siswa berkebutuhan khusus. Terkait usulan ini, mekanisme pengajuan fasilitas kelayakan akan diteruskan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jember.

"Aksesibilitas sarana prasarana, terutama toilet ramah disabilitas, adalah kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi. Usulan ini akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan Dinas PUPR Kabupaten Jember," tambahnya.

Suasana hangat terlihat saat Hanifah berbincang santai dengan para peserta didik. Dalam interaksi tersebut, ia membagikan cerita edukatif tentang malaikat yang senantiasa mendampingi manusia selain Malaikat Rakib dan Atid. Pendekatan humanis ini disambut antusias oleh para siswa.

"Menyapa anak-anak secara langsung memberikan kita gambaran yang nyata. Kunjungan lapangan seperti ini membuat komunikasi antara pemerintah kecamatan, satuan pendidikan, dan masyarakat penyandang disabilitas menjadi jauh lebih terbuka," ungkap Hanifah.

Kunjungan ini menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kecamatan Wuluhan dalam mengawal keterbukaan akses pendidikan serta kesejahteraan sosial bagi seluruh warganya tanpa terkecuali. Hasil dari penyerapan aspirasi ini selanjutnya akan dijadikan bahan koordinasi lintas sektor sesuai dengan kewenangan instansi masing-masing. (riz)