MENUJU BIROKRASI PRESISI AJUNG: JEMBER PERKUAT SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

MENUJU BIROKRASI PRESISI AJUNG: JEMBER PERKUAT SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

Jember, 6 Mei 2026 – Pemerintah Kabupaten Jember terus melangkahi maju mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal. Setelah mencatatkan capaian nilai BB (Sangat Baik) dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Tahun 2025, Pemkab Jember kini menargetkan predikat A (Istimewa) di tahun 2026. Langkah nyata pun diambil dengan menggelar Kegiatan Asistensi Penerapan SAKIP yang telah dilaksanakan pada Selasa, 5 Mei 2026 pukul 10.00 WIB di Aula Bawah Barat Kompleks Perkantoran Pemkab Jember.

Kegiatan strategis ini dihadiri oleh seluruh Camat se-Kabupaten Jember beserta Tim Teknis SAKIP, masing-masing didampingi oleh satu orang pejabat perencana instansi. Sebagai narasumber utama dihadirkan pakar nasional bidang kelembagaan dan perencanaan pembangunan, Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D. dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kegiatan difokuskan pada dua materi pokok, yaitu pemaparan kondisi penerapan SAKIP saat ini dan penyusunan Peta Jalan Pengembangan SAKIP ke depan.

Dalam surat undangan bernomor 000.8.6.3/334/35.09.1.31/2026 yang ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Ir. Imam Sudarmaji, M.Si, dijelaskan bahwa peningkatan mutu SAKIP merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan visi besar daerah yakni "Kerangka Birokrasi Presisi Ajung".

Kerangka ini merupakan cetak biru utama pembangunan aparatur di Kabupaten Jember yang mengusung empat pilar utama:

1. Birokrasi Cerdas: Berbasis data dan teknologi informasi

2. Birokrasi Akuntabel: Terukur dan dapat dipertanggungjawabkan

3. Birokrasi Cepat: Berorientasi pada pelayanan publik

4. Birokrasi Bersih: Bebas dari penyimpangan dan praktik korupsi

"SAKIP adalah tulang punggung dari Birokrasi Presisi Ajung. Tanpa sistem pengukuran kinerja yang jelas dan terpadu, kita tidak akan mampu membangun pemerintahan yang tepat sasaran," tegas Imam Sudarmaji.

Saat ini, tantangan utama yang dihadapi perangkat daerah di antaranya adalah keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran, penyusunan indikator kinerja yang terukur, hingga penyusunan laporan akuntabilitas yang bermutu. Melalui bimbingan langsung dari Prof. Mudrajad Kuncoro, diharapkan kesenjangan tersebut dapat segera ditutup.

Kepala Bagian tersebut menambahkan, hasil rumusan dari asistensi ini akan dijadikan pedoman baku bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Laporan Kinerja Tahun 2026 dan Rencana Strategis Periode Berikutnya. Langkah ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah membangun sistem pengelolaan kinerja yang komprehensif.

Pencapaian kualitas birokrasi ini tidak hanya berhenti pada angka penilaian semata. Sasaran akhirnya adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ketika perencanaan berjalan tepat dan pelaksanaan terukur, maka alokasi dana pembangunan akan tepat guna, pelayanan publik menjadi lebih memuaskan, dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Jember pun dapat terwujud secara berkelanjutan.