Pembentukan Panitia Seleksi BPD Sukorambi Dorong Transparansi dan Akuntabilitas

JEMBER, 16 APRIL 2026 - Pemerintah Kecamatan Sukorambi menggelar musyawarah pembentukan panitia seleksi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Sukorambi di Pendopo Kecamatan Sukorambi, Kamis, 16 April 2026. Forum ini menjadi langkah awal untuk memastikan proses pengisian keanggotaan BPD berlangsung transparan, objektif, dan akuntabel.

Musyawarah dihadiri Sekretaris Kecamatan Sukorambi beserta jajaran, kepala desa se-Kecamatan Sukorambi, perangkat desa, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, termasuk Kapolsek dan Danposramil Sukorambi.

Sekretaris Kecamatan Sukorambi, Josias Anto Budi Nugroho, S.E, menegaskan panitia seleksi memegang peran krusial dalam menentukan kualitas anggota BPD yang akan terpilih.

“Proses pembentukan panitia harus menjunjung tinggi transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas agar menghasilkan anggota BPD yang kredibel dan representatif,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga netralitas panitia guna memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan adil serta menjaga kepercayaan publik.

Dalam forum tersebut, peserta musyawarah menyepakati susunan panitia seleksi yang akan bertugas melaksanakan seluruh tahapan pengisian anggota BPD di masing-masing desa.

Mewakili para kepala desa, Kepala Desa Sukorambi, H. Abdus Soim, menyatakan komitmen pemerintah desa untuk melaksanakan proses pengisian BPD secara terbuka dan sesuai ketentuan.

“Kami siap menjalankan proses pengisian BPD secara transparan dengan menjunjung asas keadilan dan akuntabilitas, sehingga menghasilkan perwakilan masyarakat yang berkualitas,” ungkapnya.

Kegiatan ini sejalan dengan arah kebijakan Bupati Jember, Muhammad Fawait, S.E., M.Sc, yang menekankan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif.

Dengan terbentuknya panitia seleksi, proses pengisian anggota BPD di Kecamatan Sukorambi diharapkan berjalan lancar dan mampu menghadirkan lembaga perwakilan desa yang efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat. (hus)