Pemkab Jember Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Kesiapsiagaan Idulfitri 1447 H

JEMBER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi daerah tahun 2026 serta kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Rapat dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Senin (9/3/2026) di Ruang TP3D Kantor Pemkab Jember.

Rakor tersebut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan bersama sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait, di antaranya Satuan Polisi Pamong Praja, Perum BULOG, Kejaksaan Negeri Jember, perwakilan Bank Indonesia Jember, BPKAD Kabupaten Jember, DKPPP, Bapenda, Kodim 0824 Jember, BPBD, KADIN Jember, BPS Jember, Diskopumdag, DPUPR, Dinas TPHP, Dinas PRKPLH, Diskominfo, Dinas Perhubungan, serta Dinas Sosial PPPA.

Dalam rapat tersebut disampaikan perkembangan inflasi nasional pada Februari 2026 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Secara month to month (m-to-m) inflasi tercatat sebesar 0,68 persen, secara year on year (y-on-y) sebesar 4,76 persen, dan secara year to date (y-to-d) sebesar 0,53 persen.

Beberapa komoditas yang mempengaruhi Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu pertama Maret 2026 antara lain telur ayam ras, cabai rawit, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, gula pasir, beras, minyak goreng, bawang putih, dan daging sapi.

Sementara itu, inflasi Kabupaten Jember pada Februari 2026 secara month to month tercatat sebesar 1,14 persen. Berdasarkan data BPS, angka tersebut menempatkan Kabupaten Jember pada peringkat ketiga inflasi tertinggi di Pulau Jawa secara bulanan. Meski demikian, angka tersebut masih berada dalam rentang target inflasi nasional yakni 2,5 ± 1 persen.

Dalam rangka menyambut libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, pemerintah daerah diminta mengambil sejumlah langkah strategis guna menjaga stabilitas daerah. Langkah tersebut meliputi antisipasi potensi peningkatan risiko keamanan dan keselamatan selama masa libur Lebaran dengan memperkuat koordinasi bersama Forkopimda, meningkatkan kesiapsiagaan dalam mendukung kelancaran arus mudik, melakukan pemantauan serta pengendalian inflasi, dan memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan perayaan Idulfitri.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri juga mendorong peran aktif pemerintah daerah untuk memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.

Dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa ketersediaan sejumlah komoditas pangan strategis seperti beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging ayam, daging sapi atau kerbau, telur, gula, serta minyak goreng dalam kondisi aman menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idulfitri 1447 H.

Upaya pengamanan pasokan pangan menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dilakukan melalui berbagai langkah, antara lain menjaga produksi saat musim hujan dan masa pengeringan, memastikan kelancaran distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit, memperkuat kerja sama antar daerah, serta melakukan pemantauan harga melalui sistem peringatan dini (early warning system).

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta secara rutin melaksanakan rapat koordinasi serta berkomunikasi dengan produsen maupun pelaku usaha untuk menjaga kelancaran pasokan dan memastikan harga tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Operasi pasar dan inspeksi mendadak (sidak) juga akan dilakukan bersama Satgas terkait guna mengantisipasi lonjakan harga.

Sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi arus mudik dan perayaan Idulfitri, pemerintah daerah juga akan mengoordinasikan pembentukan posko terpadu Hari Raya Idulfitri di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang terintegrasi dengan posko kepolisian, posko layanan kesehatan, serta posko siaga bencana.