Pemkab Jember Perkuat Strategi Kendalikan Inflasi Jelang Idul Adha 2026

Pemerintah Kabupaten Jember menggelar Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin (25/5/2026) bertempat di Ruang TP3D Kantor Pemkab Jember. Rapat dimulai pukul 08.00 WIB hingga selesai dan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, aparat penegak hukum, hingga pelaku usaha. Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bidang Pembangunan, KADIN Jember, KODIM 0824 Jember, BPOM Jember, Inspektorat, Kejaksaan Negeri Jember, Perum BULOG Jember, BPS Jember, Dishub, Bapenda, DKPPP, Diskopumdag, DPUPR, Dinsos, Dinkes, Dinas TPHP, DPRKPLH, Bapperida, BPKAD, serta Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

Rapat koordinasi dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha Tahun 2026. Dalam pembahasan disampaikan bahwa secara umum terjadi inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan komoditas dominan penyumbang inflasi yaitu cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.

Berdasarkan data pada minggu ketiga Mei 2026, tercatat sebanyak 17 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 21 provinsi mengalami penurunan IPH. Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH masih didominasi cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. Meskipun secara nasional harga bahan pokok relatif stabil, beberapa komoditas dinilai masih perlu mendapat perhatian khusus, di antaranya beras medium, cabai rawit merah, bawang merah, minyak goreng, dan gula pasir.

Dalam forum tersebut juga disampaikan paparan dari Kementerian Pertanian terkait kondisi produksi bawang merah nasional pada Mei 2026 yang mencapai 115.777 ton dengan kebutuhan sebesar 110.650 ton sehingga secara umum masih mencukupi. Namun demikian, pemerintah tetap diminta mewaspadai potensi penurunan produksi akibat menurunnya hasil panen di sejumlah sentra produksi utama.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah didorong untuk memperkuat fasilitas irigasi perpompaan dan perpipaan guna mengurangi dampak kekeringan serta menjaga keberlanjutan produksi hortikultura. Selain itu, Kementerian Pertanian juga mendorong penambahan luas tanam cabai di daerah defisit, penguatan kerja sama antar daerah, serta pengembangan kawasan sentra cabai guna menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran.

Pada sektor peternakan, harga telur ayam ras dan daging ayam ras di tingkat produsen diketahui mengalami penurunan dan masih berada di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP). Kondisi tersebut dinilai perlu mendapatkan langkah pengendalian agar keseimbangan harga tetap terjaga baik di tingkat peternak maupun konsumen.

Perum BULOG juga diminta untuk mengoptimalkan penyaluran stok beras SPHP dan MINYAKITA ke pasar rakyat maupun wilayah dengan kebutuhan tinggi guna menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Sementara itu, Kantor Staf Presiden (KSP) merekomendasikan penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai pusat kendali mingguan pengendalian inflasi melalui langkah cepat berbasis komoditas prioritas dan penguatan kerja sama antar daerah.

Dalam rapat tersebut, TNI dan POLRI juga diminta terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam mendukung ketahanan pangan, pengawasan distribusi pangan, serta pengendalian inflasi daerah. Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan koordinasi antar OPD dan TPID dalam memantau perkembangan harga komoditas strategis, khususnya cabai merah, bawang merah, minyak goreng, dan beras menjelang Hari Raya Idul Adha.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong memperkuat kerja sama antar daerah guna menjaga kelancaran distribusi dan pasokan pangan strategis. Koordinasi bersama BULOG, distributor, dan pelaku usaha juga perlu diperkuat untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan stok pangan di Kabupaten Jember. OPD terkait turut diminta mendukung pengembangan sentra produksi pangan, penguatan irigasi pertanian, dan gerakan tanam komoditas strategis.

Pada sektor peternakan, pemerintah daerah mendorong terbentuknya kerja sama antara kelompok peternak penjual atau distributor dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai langkah pengendalian harga sekaligus peningkatan produksi telur dan daging ayam ras. Sinergi bersama TNI, POLRI, dan instansi terkait juga akan terus diperkuat dalam pengawasan distribusi pangan dan pengendalian inflasi daerah.

Dalam arahannya, Pemerintah Kabupaten Jember menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis. Salah satunya adalah mengusulkan penambahan kuota komoditas khususnya beras dan minyak goreng kepada Perum BULOG maupun ID Food apabila memungkinkan. Apabila kuota tidak dapat ditambah, maka distribusi akan dilakukan dengan pola berbeda melalui intervensi pasar secara masif pada titik dengan permintaan tinggi agar masyarakat tetap merasa aman terhadap ketersediaan barang.

Pemerintah Kabupaten Jember juga akan melaksanakan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) berbasis data pergerakan harga dengan fokus intervensi pada wilayah yang mengalami lonjakan harga maupun kelangkaan komoditas tertentu. Pelaksanaan operasi pasar akan diprioritaskan pada wilayah dengan kenaikan harga tertinggi, namun kegiatan di lima pasar pantauan tetap dilaksanakan secara rutin.

Selain itu, sidak dan penindakan juga akan dilakukan apabila ditemukan indikasi pelanggaran oleh pelaku usaha yang menjual komoditas di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP). Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran sehingga kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha dapat terpenuhi dengan baik dan terjangkau.