Perkuat Pemberdayaan Keluarga, TP PKK Rambipuji Dorong Digitalisasi Data hingga Sertifikasi Halal

JEMBER, 13 OKTOBER 2026 - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan Rambipuji memperkuat koordinasi program pemberdayaan keluarga melalui pertemuan rutin di Desa Curahmalang, Selasa 13 Oktober 2026. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha, pengelolaan sampah, pemanfaatan pekarangan, penguatan layanan keluarga, hingga digitalisasi data PKK.

Kegiatan ini dihadiri Ketua TP PKK Kecamatan Rambipuji Rumy Habib Salim, Kasi PMKS Kecamatan Rambipuji Maret Trisia Hesti Norcahya, serta seluruh Ketua TP PKK dari delapan desa. Turut hadir para sekretaris, bendahara, dan pengurus Kelompok Kerja (Pokja) I hingga IV.

Pertemuan rutin tersebut menjadi sarana koordinasi untuk menyelaraskan program, menyampaikan informasi terbaru dari tingkat kabupaten, serta memperkuat peran kader dalam menerjemahkan kebijakan menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ketua TP PKK Kecamatan Rambipuji, Rumy Habib Salim, menekankan pentingnya sinergi seluruh pengurus agar program pemberdayaan keluarga dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan.

“Pertemuan rutin ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap informasi dapat diteruskan kepada kader di tingkat desa. Harapannya, program PKK tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi keluarga dan masyarakat,” ujarnya.

Salah satu agenda yang dibahas ialah informasi fasilitasi pengajuan sertifikasi halal melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan (Diskopumdag) Jember. Informasi ini diharapkan dapat diteruskan kepada kader hingga tingkat dasawisma agar pelaku usaha mikro dan rumahan memperoleh akses terhadap informasi dan pendampingan yang diperlukan.

Sertifikasi halal menjadi salah satu aspek penting bagi pelaku usaha yang perlu memenuhi ketentuan sesuai jenis produk dan skema sertifikasi yang berlaku. Dengan dukungan informasi yang tepat, pelaku usaha dapat lebih memahami persyaratan administrasi dan proses pengajuan sertifikasi.

Jaringan kader PKK yang menjangkau lingkungan rumah tangga berpotensi menjadi penghubung antara program pemerintah dan masyarakat. Peran tersebut dapat dimaksimalkan untuk mengidentifikasi pelaku usaha yang membutuhkan informasi, sekaligus mendorong pengembangan usaha keluarga agar lebih tertata dan berdaya saing.

Pada bidang Pokja III, pembahasan diarahkan pada pengelolaan sampah dan pemanfaatan tanah pekarangan. Kedua agenda ini berkaitan langsung dengan upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan produktif.

Kader PKK diharapkan dapat mendorong keluarga membiasakan pemilahan sampah, mengurangi timbulan sampah, serta memanfaatkan kembali bahan yang masih layak sesuai prinsip pengelolaan yang aman dan bertanggung jawab.

Sementara itu, pekarangan rumah dapat dimanfaatkan untuk menanam sayuran, tanaman obat keluarga, maupun tanaman produktif lainnya sesuai kondisi lahan. Jika dilakukan secara konsisten, langkah sederhana tersebut berpotensi membantu memenuhi sebagian kebutuhan rumah tangga sekaligus memperindah lingkungan.

Pelaksanaan kedua program ini membutuhkan keterlibatan aktif keluarga dan pendampingan kader agar informasi yang disampaikan dalam pertemuan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pertemuan juga membahas informasi mengenai Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), yang mendukung peningkatan kualitas kehidupan keluarga melalui edukasi, konsultasi, dan pendampingan sesuai layanan yang tersedia.

Kader PKK diharapkan membantu menyebarluaskan informasi mengenai layanan tersebut agar keluarga yang membutuhkan dukungan terkait pengasuhan anak, komunikasi keluarga, dan tumbuh kembang anak mengetahui akses layanan yang dapat dimanfaatkan.

Selain itu, pembahasan mencakup pengajuan sertifikat atau penghargaan terkait kelengkapan imunisasi balita. Agenda ini menjadi pengingat pentingnya peran keluarga, kader PKK, posyandu, dan tenaga kesehatan dalam mendukung pemantauan imunisasi anak sesuai jadwal yang dianjurkan.

Pendataan yang tertib dapat membantu mengidentifikasi anak yang belum memperoleh imunisasi sesuai jadwal, sehingga keluarga dapat diarahkan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Dengan demikian, administrasi program tetap berorientasi pada tujuan utama, yakni meningkatkan perlindungan kesehatan anak.

Penguatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK menjadi salah satu perhatian utama dalam pertemuan tersebut. Pembahasan difokuskan pada peralihan pencatatan dari sistem manual menuju digital, termasuk pengelolaan data dasawisma.

Digitalisasi diharapkan dapat membantu pengurus mengelola informasi keluarga secara lebih tertib, memperbarui data secara berkala, dan mendukung perencanaan program sesuai kebutuhan masyarakat.

Namun, penerapan sistem digital tidak cukup hanya dengan menyediakan aplikasi atau perangkat. Kader juga perlu memahami tata cara penginputan dan pemeriksaan data, pembaruan informasi, serta perlindungan kerahasiaan data pribadi keluarga.

Data dasawisma yang akurat dapat menjadi dasar untuk mengenali kondisi dan kebutuhan warga. Sebaliknya, data yang tidak diperbarui berisiko menghasilkan gambaran yang kurang sesuai dengan keadaan di lapangan.

Karena itu, koordinasi antara pengurus kecamatan dan desa perlu terus diperkuat, disertai pembagian tugas yang jelas dan pendampingan bagi kader yang membutuhkan bantuan teknis. (sai)