Perkuat Tata Kelola Satu Data Indonesia, Bapperida Jember Ikuti Pembibinaan Statistik Sektoral Bersama BPS

JEMBER, 11 SEPTEMBER 2026 – Dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola data daerah serta memperkuat ekosistem Satu Data Indonesia (SDI), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Jember mengikuti Kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2026. Agenda yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember tersebut berlangsung pada Kamis, 10 September 2026, bertempat di Kantor BPS Kabupaten Jember sejak pukul 09.00 WIB.

Kegiatan pembinaan ini digelar untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara BPS Kabupaten Jember selaku Pembina Data, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Walidata, serta Bapperida selaku Sekretariat SDI Kabupaten Jember. Pertemuan ini turut dihadiri oleh jajaran pengelola data sektoral dari OPD strategis, meliputi BKPSDM, Dinsos PPPA, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

Fokus pembahasan pada sesi pembinaan kali ini mendalami materi Domain 4 mengenai Kelembagaan. Materi ini mencakup penguatan aspek regulasi, struktur organisasi pengelola data, peningkatan kapasitas SDM statistik sektoral, hingga penataan mekanisme pembagian data (data sharing) antar-instansi Pemkab Jember.

Kepala Bapperida Kabupaten Jember, yang diwakili oleh unsur Bidang Rendalev, menegaskan pentingnya penguatan domain kelembagaan ini bagi masa depan perencanaan daerah.

"Keikutsertaan Bapperida dalam Pembinaan Statistik Sektoral oleh BPS hari ini sangat krusial untuk memperkuat ekosistem Satu Data Indonesia di Kabupaten Jember. Pemantapan pada Domain Kelembagaan ini memastikan bahwa seluruh data sektoral yang kita gunakan sebagai basis perencanaan pembangunan benar-benar valid, terintegrasi, dan memiliki legalitas yang kuat," ujar salah satu perwakilan di sela-sela kegiatan.

Melalui pembinaan statistik sektoral yang berkelanjutan ini, Bapperida Kabupaten Jember berkomitmen untuk terus mendorong terwujudnya tata kelola data yang akuntabel dan terintegrasi demi mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis bukti (evidence-based policy). (tqr)