Rakor Kewaspadaan Dini Jember, Soroti Konflik Lahan Proyek Nasional hingga Isu MBG

JEMBER, 11 MARET 2026 - Pemerintah Kabupaten Jember melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Kewaspadaan Dini Daerah (Wasdin) di Aula Nusantara Kantor Bakesbangpol Jember, Rabu 11 Maret 2026, pukul 13.00 WIB.

Forum ini membahas sejumlah isu strategis yang dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas daerah, mulai dari konflik lahan program strategis nasional hingga dinamika politik di tingkat desa.

Rapat dipimpin Sekretaris Bakesbangpol Jember, Poerwahjoedi, S.E., M.M., didampingi Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Jember, Mohammad Syamsu Rijal, S.H., M.H.

Kegiatan tersebut dihadiri unsur lintas instansi yang tergabung dalam Tim Kewaspadaan Dini Daerah, antara lain Kasdim 0824 Jember, Kasat Intelkam Polres Jember, Pasi Intel Kodim 0824 Jember, unsur intelijen Brigif 9 Kostrad, Yonif 509 Jember, Yon Armed 8 Jember.

Selanjutnya, juga dihadiri Komandan Pos TNI AL Puger, Kejaksaan Negeri Jember, Imigrasi Jember, BPOM Jember, Kementerian Agama Jember, serta unsur intelijen dari TNI, Polri, dan lembaga lainnya.

Selain itu, rapat juga dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jember, di antaranya Dinas Tenaga Kerja, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Dalam forum tersebut dijelaskan bahwa Tim Kewaspadaan Dini Daerah memiliki tugas strategis untuk merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, serta mengomunikasikan berbagai informasi terkait potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap stabilitas nasional di daerah.

Tim juga bertugas memberikan rekomendasi kepada Bupati Jember sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait deteksi dini dan peringatan dini terhadap potensi gangguan stabilitas.

“Tim Wasdin memiliki peran penting dalam mendeteksi secara dini berbagai potensi konflik maupun persoalan sosial yang dapat berkembang di masyarakat,” ujar Poerwahjoedi.

Salah satu isu yang menjadi perhatian serius dalam rapat tersebut adalah rencana pembangunan KDMP di Desa Kepanjen dan Desa Tembokrejo. Program yang merupakan bagian dari program strategis nasional itu saat ini menghadapi persoalan konflik terkait status lahan yang akan digunakan untuk pembangunan.

Para anggota tim diminta memberikan masukan serta langkah mitigasi agar konflik lahan tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas di masyarakat.

Selain itu, rakor juga menyoroti munculnya pemberitaan negatif di media sosial terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia makanan.

Pemerintah Kabupaten Jember diketahui telah mengambil langkah tegas dengan menangguhkan sementara operasional tiga SPPG yang dinilai belum memenuhi standar operasional. Ketiga SPPG tersebut berada di Kecamatan Balung, Puger, dan Tempurejo.

Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.

Dalam forum itu disampaikan bahwa saat ini terdapat 107 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Jember, dengan target total 206 SPPG untuk mendukung pelaksanaan program MBG secara menyeluruh.

“Evaluasi perlu dilakukan agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga kualitas dan keamanan pangan,” ujar salah satu peserta rapat.

Selain membahas program strategis nasional, rakor juga menyoroti sejumlah isu strategis daerah. Salah satunya terkait pelantikan 18 Penjabat (Pj) Kepala Desa untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa di sejumlah wilayah Kabupaten Jember.

Tim juga membahas rencana Pilkades serentak pada April 2027 di sebanyak 161 desa. Dalam forum tersebut ditekankan pentingnya persiapan sejak dini, mulai dari penganggaran, pengamanan, hingga pemetaan desa yang berpotensi rawan konflik.

Salah satu dinamika yang turut menjadi perhatian adalah persoalan pergantian Penjabat Kepala Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, yang dinilai perlu dipantau agar tidak memicu ketegangan di tingkat masyarakat.

Selain isu politik desa, rapat juga menyinggung peristiwa keracunan yang sempat dikaitkan dengan program MBG di beberapa wilayah. Tim Wasdin menilai perlu adanya pengawasan lebih ketat serta koordinasi lintas instansi agar kejadian serupa tidak terulang.

Di sektor ekonomi dan distribusi energi, forum tersebut turut membahas potensi antrean panjang pembelian bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember.

Tim menilai perlu langkah mitigasi terkait kecukupan pasokan BBM maupun penegakan hukum terhadap praktik pembelian yang melanggar aturan perdagangan.

Melalui rakor ini, Tim Kewaspadaan Dini Daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarinstansi dalam memetakan potensi gangguan stabilitas di Kabupaten Jember.

Hasil rapat nantinya akan dirumuskan sebagai rekomendasi strategis yang disampaikan kepada Bupati Jember sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah. (but)