Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DBHCHT Semester II Tahun Anggaran 2025

Jember, 22 Juni 2026 – Pemerintah Kabupaten Jember melalui Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember menyelenggarakan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Semester II Tahun Anggaran 2025 pada Senin, 22 Juni 2026, bertempat di Aula Barat Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai melalui DBHCHT sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025.

Rapat koordinasi dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penerima alokasi DBHCHT, yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUPR), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Kehadiran seluruh OPD penerima DBHCHT menjadi wujud komitmen bersama dalam memastikan pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rapat tersebut, masing-masing perangkat daerah memaparkan perkembangan pelaksanaan program, realisasi anggaran, capaian output kegiatan, serta berbagai kendala yang ditemui selama pelaksanaan. Forum ini juga dimanfaatkan sebagai media koordinasi untuk menyamakan persepsi antarperangkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan DBHCHT pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang disampaikan, realisasi penyerapan anggaran DBHCHT Semester II Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan mencapai 83,5 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang didanai melalui DBHCHT telah terlaksana dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan meliputi dukungan terhadap sektor pertanian tembakau, peningkatan pelayanan kesehatan, perlindungan sosial bagi masyarakat, peningkatan kompetensi tenaga kerja, penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal, penyediaan informasi kepada masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur penunjang kawasan industri.

Meskipun demikian, dalam rapat juga disampaikan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan realisasi anggaran belum dapat mencapai target maksimal. Salah satu penyebab utama berasal dari kegiatan pembangunan infrastruktur berupa jalan konektivitas industri yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah teknis. Program tersebut merupakan salah satu kegiatan strategis karena bertujuan meningkatkan aksesibilitas kawasan industri, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut belum dapat menyerap anggaran secara optimal karena alokasi anggarannya baru tersedia melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Kondisi ini mengakibatkan waktu efektif pelaksanaan pekerjaan menjadi relatif singkat. Setelah anggaran ditetapkan melalui P-APBD, perangkat daerah masih harus melaksanakan berbagai tahapan administrasi, mulai dari penyusunan dokumen teknis, proses pengadaan barang dan jasa, penetapan penyedia, hingga pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keterbatasan waktu tersebut berdampak pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang tidak dapat diselesaikan secara maksimal dalam sisa waktu tahun anggaran. Selain mengejar target penyelesaian pekerjaan, perangkat daerah juga harus tetap mengutamakan kualitas hasil pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar mutu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sebagian alokasi anggaran pada kegiatan pembangunan jalan konektivitas industri belum dapat direalisasikan secara optimal.

Melalui forum evaluasi ini, seluruh perangkat daerah sepakat bahwa aspek perencanaan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program DBHCHT. Perencanaan yang matang sejak awal tahun anggaran diharapkan mampu mengurangi risiko keterlambatan pelaksanaan kegiatan, khususnya pada pekerjaan fisik yang memerlukan waktu pelaksanaan relatif panjang. Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah juga perlu terus diperkuat agar setiap tahapan pelaksanaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Rapat koordinasi juga menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain peningkatan kualitas perencanaan program, percepatan proses administrasi dan pengadaan, penguatan monitoring secara berkala, serta peningkatan koordinasi antara OPD pelaksana dengan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan selaku koordinator pelaksanaan DBHCHT di Kabupaten Jember. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan tingkat penyerapan anggaran pada tahun-tahun mendatang dapat lebih optimal tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan.

Menutup kegiatan, Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember menegaskan bahwa hasil monitoring dan evaluasi ini akan menjadi bahan penting dalam penyusunan strategi pelaksanaan DBHCHT pada tahun berikutnya. Evaluasi tidak hanya difokuskan pada capaian serapan anggaran, tetapi juga pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan DBHCHT. Dengan sinergi seluruh perangkat daerah penerima alokasi, Pemerintah Kabupaten Jember optimistis pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau akan semakin berkualitas, akuntabel, dan mampu mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.