Tanpa Sentuh Pajak, Jember Andalkan BUMD untuk Kejar Target PAD

JEMBER, 23 JUNI 2026. Bupati Jember Muhammad Fawait punya cara tersendiri untuk mendongkrak pendapatan daerah tanpa harus merogoh kantong warganya lebih dalam.

Usai rapat paripurna DPRD Jember yang membahas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah, Gus Fawait, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa Jember konsisten menempuh jalur yang tidak banyak dipilih daerah lain, yakni menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menyentuh tarif pajak maupun retribusi.

"Mungkin Jember adalah satu-satunya di Jawa Timur yang PAD nya naik tapi tanpa harus menaikkan pajak maupun retribusi dan lain sebagainya," ujar Gus Fawait, Senin, 22 Juni 2026

Salah satu instrumen utama yang diandalkan adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Lewat penguatan regulasi, Pemkab Jember berharap BUMD bisa tumbuh menjadi sumber pemasukan yang nyata bagi kas daerah, menggantikan ketergantungan pada instrumen pajak yang selama ini kerap menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha maupun masyarakat umum.

Gus Fawait meyakini, selama perda yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan dan terasa penting bagi masyarakat, implementasinya tidak akan terseret-seret.

"Saya yakin kalau memang perda-perda yang hari ini betul-betul dibutuhkan masyarakat dan urgen, pasti implementasinya tidak perlu kita tunggu lama," katanya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Jember Fatmawati yang ditemui selepas rapat paripurna menyebut kebijakan ini sebagai angin segar yang sudah lama dinantikan.

Bagi legislatif, menggenjot PAD tanpa menambah beban retribusi merupakan langkah keberpihakan nyata kepada masyarakat.

"Kita menggenjot PAD kita tanpa membebani, tanpa menaikkan retribusi. Itu menjadi harapan besar untuk masyarakat," kata Fatmawati.

Ia menyebutkan angka 1,8 triliun rupiah sebagai target PAD yang ingin diraih, seraya berharap capaian itu bisa melampaui patokan yang sudah ditetapkan.

"Harapannya PAD Jember menjadi maksimal sesuai harapan, jadi 1,8. Semoga itu bisa tercapai atau mungkin bisa lebih dari target," ujarnya.

Fatmawati juga menyinggung bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program prioritas lain yang tengah berjalan di tingkat nasional berpotensi ikut menyumbang PAD secara tidak langsung, memperluas sumber pemasukan daerah dari berbagai jalur sekaligus.

Hasil dari kerja legislasi ini diharapkan mulai terasa dalam Perubahan APBD 2026, dan lebih konkret lagi pada APBD 2027 mendatang. (gil)