Tekan Inflasi dan Amankan Pasokan, Ratusan Warga Panti Serbu Operasi Pasar Gas LPG 3 Kg

JEMBER, 23 APRIL 2026 – Ratusan warga di wilayah Kecamatan Panti tampak memadati halaman kantor kecamatan sejak pagi buta. Kehadiran mereka bukan tanpa alasan; Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pertamina menggelar Operasi Pasar Murah Khusus Gas LPG 3 Kilogram. Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap fluktuasi harga dan memastikan ketersediaan energi bersubsidi bagi masyarakat menengah ke bawah.

Dalam operasi kali ini, penyelenggara menyediakan kuota sebanyak 300 tabung gas melon. Meski jumlahnya terbatas, antusiasme warga tetap membuncah. Sejak pukul 09.00 WIB, antrean panjang sudah mulai terlihat, didominasi oleh ibu rumah tangga dan pelaku UMKM lokal yang sangat bergantung pada bahan bakar gas untuk kebutuhan dapur maupun produksi harian mereka.

Untuk memastikan distribusi yang merata dan tepat sasaran, petugas memberlakukan aturan yang sangat ketat. Setiap warga hanya diperbolehkan membeli 1 tabung gas dengan syarat membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta menunjukkan kupon yang telah dibagikan sebelumnya oleh pihak desa masing-masing.

Camat Panti Hendra Kusuma S.Sos M.M, dalam keterangannya di lokasi, menegaskan bahwa kebijakan "satu orang satu tabung" ini merupakan upaya untuk meminimalisir praktik penimbunan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

"Kami ingin memastikan bahwa 300 tabung ini benar-benar masuk ke dapur warga yang membutuhkan. Dengan pembatasan ini, jangkauan penerima manfaat menjadi lebih luas, sehingga tidak ada warga yang memborong untuk dijual kembali dengan harga tinggi," tegasnya, Kamis 23 April 2026.

Beberapa pekan terakhir, warga Kecamatan Panti memang mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas 3 kg di tingkat pengecer. Jika pun ada, harganya seringkali melonjak jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Di pasaran, harga bisa mencapai Rp23.000 hingga Rp25.000 per tabung, sementara dalam operasi pasar ini, warga bisa menebusnya dengan harga resmi pemerintah.

Salah satu warga, Siti Aminah (45), mengaku merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Baginya, selisih harga beberapa ribu rupiah sangat berarti untuk dialokasikan ke kebutuhan pokok lainnya seperti beras dan minyak goreng.

"Alhamdulillah, sangat membantu sekali. Biasanya di warung susah dicari, kalaupun ada harganya mahal. Di sini selain pasti ada barangnya, harganya juga harga asli. Kalau bisa, kegiatan seperti ini dilakukan rutin sebulan sekali," ungkap Siti sambil menjinjing tabung hijaunya.

Operasi pasar ini merupakan bagian dari rangkaian program pengendalian inflasi daerah. Pihak Pertamina yang menurunkan armada truk pengangkut gas menyatakan bahwa stok untuk wilayah Panti sebenarnya masih dalam kategori aman secara distribusi makro. Namun, lonjakan permintaan di hari-hari besar atau adanya kendala distribusi di tingkat pangkalan seringkali memicu kepanikan beli (panic buying).

Petugas lapangan juga memberikan edukasi kepada warga mengenai ciri-ciri tabung yang laik pakai dan cara pemasangan regulator yang aman. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan penggunaan gas di rumah tangga.

Melihat tingginya minat masyarakat, Pemerintah Kecamatan Panti berencana untuk mengusulkan tambahan kuota pada gelombang operasi pasar berikutnya. Selain gas LPG, rencananya komoditas lain seperti minyak goreng dan beras juga akan diusulkan untuk masuk dalam skema pasar murah di titik-titik desa yang aksesnya jauh dari pusat pasar.

Hingga menjelang siang hari, sebanyak 300 tabung gas yang disediakan ludes tak bersisa. Seluruh proses penyaluran berjalan dengan tertib dan kondusif berkat pengawalan ketat dari aparat Satpol PP dan kepolisian setempat.

Dengan terlaksananya operasi pasar ini, diharapkan stabilitas harga energi di Kecamatan Panti kembali normal, sehingga beban ekonomi masyarakat dapat sedikit terangkat di tengah situasi ekonomi yang dinamis saat ini. Operasi pasar bukan sekadar tentang bagi-bagi gas murah, melainkan simbol kehadiran negara di tengah kesulitan rakyat dalam mengakses kebutuhan dasar mereka. (jha)