TPP Jember Perkuat Sinergi Pendampingan Desa dan Sinkronisasi Program Pembangunan Daerah

JEMBER, 18 AGUSTUS 2026 – Penguatan pendampingan desa menjadi salah satu perhatian penting Pemerintah Kabupaten Jember. Melalui Rapat Koordinasi Kabupaten (Rakorkab) Tenaga Pendamping Profesional (TPP), seluruh pendamping desa didorong semakin solid dalam menjalankan fungsi pendampingan sekaligus mampu menyelaraskan program desa dengan prioritas pembangunan daerah.

Rakorkab TPP Kabupaten Jember yang berlangsung Selasa, 18 Agustus 2026, di Aula DPMD Jember menjadi ruang konsolidasi, evaluasi, penyamaan persepsi, serta penguatan kinerja pendampingan.

Rakorkab diikuti seluruh Pendamping Desa yang bertugas di wilayah Jember barat, meliputi Kecamatan Sumberbaru, Tanggul, Umbulsari, Semboro, Bangsalsari, Gumukmas, Kencong, Jombang, dan Puger. Kegiatan diawali penyampaian maksud dan tujuan Rakorkab oleh Koordinator TPP Kabupaten Jember, Dodik Merdiawan.

Materi pertama disampaikan TAPM Kabupaten Jember, Dapit Yusra Kusuma, S.Sos., M.M. Pembahasannya meliputi pelaporan dan progres kegiatan, pembaruan informasi dan kebijakan, pengendalian kinerja TPP, daily report atau laporan harian pendamping, mekanisme kunjungan lapangan (KunLap), penanganan masalah dan advokasi pendampingan, hingga peningkatan kapasitas dan kaderisasi.

Tak hanya berkutat pada administrasi pelaporan, Rakorkab juga menguatkan posisi pendamping sebagai penghubung antara kepentingan desa dengan arah pembangunan pemerintah daerah.

Perspektif tersebut diperkuat melalui materi “Peran Pendamping Desa Sinergi dengan Program Pemerintah Kabupaten” yang disampaikan advokat Jember dari LBH Satu Atap, M. Khoiron Kisan, SH.

Setelah istirahat, salat, dan makan, pembahasan dilanjutkan dengan pelaporan dan progres sarpras maupun non-sarpras, perencanaan desa tahun 2026, serta konvergensi penanganan stunting di Kabupaten Jember. Materi tersebut disampaikan Fourzan yang akrab disapa Pak Itong.

Sementara sesi terakhir membahas pelaporan dan progres BUMDesa dan KDKMP serta pemanfaatan media sosial dan website desa. Materi tersebut disampaikan Kurnia Rahmani, S.S.

Sekretaris DPMD Kabupaten Jember, Adif Candra Purdhina, SE, mengatakan penguatan kapasitas TPP harus diikuti dengan kemampuan membangun kolaborasi. Pendamping desa, kata dia, memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan dinamika pembangunan di tingkat desa.

“Pendampingan tidak hanya soal laporan, tetapi bagaimana memastikan proses pembangunan desa berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, tertib, transparan, dan bisa bersinergi dengan prioritas pembangunan Kabupaten Jember,” ujarnya.

Karena itu, Rakorkab diarahkan tidak berhenti sebagai forum evaluasi. Penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) menjadi langkah konkret agar setiap hasil koordinasi dapat ditindaklanjuti secara terukur. (ach)