Tutup Workshop Himpaudi, Camat Ajung: Jangan Ada yang Putus Sekolah!

JEMBER, 09 NOVEMBER 2026 – Tidak boleh ada anak yang kehilangan hak pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi maupun kondisi khusus yang dimilikinya. Komitmen tersebut menjadi salah satu pesan penting dalam workshop teknik penanganan anak berkebutuhan khusus (ABK) yang digelar Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kecamatan Ajung di Aula Kantor Kecamatan Ajung, Senin 09 November 2026.

Workshop bertajuk "Teknik Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Lingkungan Sekolah" ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kompetensi pendidik PAUD dalam memberikan layanan pendidikan inklusif. Kegiatan berlangsung dengan penuh antusiasme dan diikuti para pendidik yang ingin memperdalam pemahaman mengenai penanganan anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Ajung, Bagus Hendrawan. Dalam sambutannya, Bagus menyampaikan apresiasi kepada jajaran Himpaudi yang terus berinisiatif memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik, khususnya dalam menghadapi kebutuhan pendidikan anak usia dini yang semakin beragam.

Untuk memperkaya pemahaman peserta, panitia menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Materi yang disampaikan meliputi edukasi, tips, hingga simulasi teknik penanganan anak berkebutuhan khusus, baik dari aspek psikologis maupun pembelajaran.

Melalui kegiatan ini, para pendidik diharapkan mampu memahami karakteristik dan kebutuhan setiap anak sehingga dapat memberikan pendampingan serta layanan pendidikan yang tepat, tanpa diskriminasi.

Setelah seluruh rangkaian penyampaian materi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan sekaligus penutupan oleh Camat Ajung, Andri Purnomo. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa perhatian terhadap anak tidak cukup hanya melalui peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga harus disertai pemenuhan hak dasar dan perlindungan sosial.

Andri secara khusus mengingatkan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi setiap anak. Menurutnya, akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan dokumen penting untuk memastikan anak dapat mengakses berbagai pelayanan dan program pemerintah.

"Saya sangat mengapresiasi semangat para pendidik. Namun, pada kesempatan ini saya juga menekankan kepada seluruh elemen, terutama para orang tua dan guru, agar memastikan setiap anak di Kecamatan Ajung memiliki akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Tertib administrasi kependudukan ini sangat krusial agar seluruh pelayanan pemerintah, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun program perlindungan anak lainnya, dapat diterima masyarakat secara optimal," tegas Andri.

Selain persoalan administrasi kependudukan, Camat Ajung juga menyoroti ancaman anak putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Ia meminta para pendidik dan masyarakat agar tidak tinggal diam apabila menemukan anak yang mengalami kesulitan biaya pendidikan atau terancam tidak dapat melanjutkan sekolah.

Andri menegaskan, Pemerintah Kecamatan Ajung terbuka menerima laporan masyarakat dan siap berkoordinasi untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.

"Selain urusan identitas, saya juga berpesan dengan sangat serius. Jika di lapangan Bapak dan Ibu menemukan ada anak yang kesulitan terkait biaya pendidikan, bahkan terancam putus sekolah, saya minta agar segera berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Kami dari pemerintah kecamatan akan turun tangan mencari jalan keluar. Jangan sampai ada anak di wilayah Ajung yang kehilangan masa depan hanya karena masalah biaya," pungkasnya.

Melalui workshop yang diinisiasi Himpaudi tersebut, para pendidik PAUD di Kecamatan Ajung diharapkan semakin profesional dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus. Lebih dari itu, mereka juga diharapkan mampu menjadi mitra pemerintah dalam mendeteksi berbagai persoalan sosial yang dialami anak di lingkungan masyarakat.

Sinergi antara tenaga pendidik, orang tua, dan Pemerintah Kecamatan Ajung menjadi langkah penting untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang inklusif, sekaligus memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan, memiliki identitas kependudukan, dan mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. (ar)