Verval Kemiskinan di Panti, ASN Jember Tembus Medan Sulit demi Data Akurat

JEMBER, 23 APRIL 2026 - Pemerintah Kabupaten Jember mengerahkan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) turun langsung ke desa-desa dalam program verifikasi dan validasi (verval) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Di Kecamatan Panti, langkah ini menjadi fokus untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran hingga ke wilayah lereng pegunungan.

Sejak awal pekan, ASN dari berbagai organisasi perangkat daerah disebar secara serentak ke ratusan desa dan kelurahan. Mereka meninggalkan rutinitas kantor dan melakukan pendataan dari rumah ke rumah (door-to-door), termasuk di wilayah Panti yang memiliki karakter geografis menantang.

Instruksi pimpinan daerah jelas: tidak ada lagi validasi data dari balik meja. Setiap nama dalam daftar DTKS wajib diverifikasi langsung di lapangan, mulai dari memastikan keberadaan penerima, alamat domisili, hingga kelayakan menerima bantuan.

“Kami tidak ingin lagi ada bantuan yang salah sasaran, apalagi masih diterima oleh warga yang sudah meninggal atau sebenarnya sudah mampu,” kata Hendra Kusuma, S.Sos., M.M., saat ditemui di Kecamatan Panti, Kamis 23 April 2026.

Di wilayah ini, ASN harus menempuh medan perbukitan dengan akses terbatas. Mereka memeriksa indikator kemiskinan secara detail, seperti kondisi rumah, kepemilikan aset, hingga jumlah tanggungan keluarga. Setiap temuan dilengkapi dokumentasi foto dan titik koordinat GPS sebagai bukti valid yang diunggah ke sistem terintegrasi.

Pendekatan lintas instansi juga dilakukan untuk menjaga objektivitas. ASN yang diterjunkan tidak selalu berasal dari wilayah setempat guna meminimalkan potensi subjektivitas atau praktik “titip nama” dalam pendataan.

Salah satu target utama kegiatan ini adalah membersihkan “data sampah”, yakni data lama yang tidak pernah diperbarui. Warga yang dinilai sudah meningkat taraf hidupnya akan diusulkan keluar dari DTKS, sehingga kuota bantuan bisa dialihkan kepada mereka yang lebih membutuhkan.

Di lapangan, petugas menghadapi dinamika sosial yang beragam. Sebagian warga menyambut baik pendataan ini, namun tidak sedikit yang mempertanyakan pencoretan nama dari daftar penerima. ASN pun dituntut mampu menjelaskan secara persuasif bahwa bantuan sosial harus tepat sasaran demi keadilan.

Untuk menjaga transparansi, Pemkab Jember mengintegrasikan hasil verval ke dalam sistem berbasis data besar yang terhubung dengan data kependudukan dan kepemilikan aset. Skema ini sekaligus menjadi pengawasan terhadap potensi manipulasi data di tingkat bawah.

Langkah masif ini diharapkan menjadi titik balik perbaikan basis data kemiskinan, khususnya di wilayah seperti Kecamatan Panti yang memiliki tantangan geografis dan sosial tersendiri. Pemerintah menilai, data yang akurat menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang efektif, mulai dari bantuan pangan, layanan kesehatan, hingga program pemberdayaan ekonomi.

Dengan verval berbasis lapangan, Pemkab Jember menegaskan bahwa pelayanan publik tidak berhenti di kantor, melainkan hadir langsung di tengah masyarakat untuk memastikan keadilan sosial benar-benar dirasakan. (jha)