Wakil Ketua DPRD Jember, Fatmawati: MBG Harus Berlanjut dengan Tata Kelola yang Lebih Baik

JEMBER, 23 JUNI 2026. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Fatmawati, menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu ia sampaikan selepas aksi damai yang digelar DPC Pro Garda Indonesia Bersatu (Progib) Jember bersana masyarakat Jember di depan Gedung DPRD Kabupaten Jember, Senin, 22 Juni 2026.

Fatmawati menilai bahwa munculnya pro dan kontra terhadap program MBG adalah hal yang wajar dalam iklim demokrasi.

“Intinya pro dan kontra itu adalah hal yang biasa. Terjadinya pro dan kontra merupakan sinyal bahwa demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa sebagai program prioritas presiden, MBG sudah seharusnya didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

“MBG adalah program prioritas presiden. Sudah seharusnya kita dukung bersama,” katanya.

Fatmawati kemudian berbagi kisah nyata dari lingkungan sekitarnya yang mencerminkan betapa besar dampak program MBG bagi masyarakat kecil.

Ia menceritakan seorang tetangganya yang merupakan ibu tunggal, berusia lebih dari 50 tahun, yang menghidupi dua anaknya seorang diri.

“Salah satu contohnya, tetangga saya sendiri adalah seorang single parent. Ia menghidupi dua anak, satu masih sekolah dan satu lagi sedang kuliah,” ungkap Fatmawati.

Ibu tersebut, kata Fatmawati, pernah curhat kepadanya dan mengungkapkan kekhawatirannya apabila program MBG dihentikan.

“Gimana kalau program itu dihentikan, Mbak? Aku harus lari ke mana? Perusahaan mana yang mau menerima saya di umur sekian? Hanya MBG yang menggaji saya seperti ini,” kutip Fatmawati menirukan ungkapan tetangganya itu.

Meski mendukung penuh program tersebut, Fatmawati mengingatkan agar pelaksanaan MBG tetap disertai evaluasi yang serius, khususnya soal tata kelola, porsi makanan, serta kelengkapan standar yang ditetapkan BGN di setiap dapur.

“Di tata kelola, pemorsian, menu, kita harus bisa membuktikan pada masyarakat bahwa MBG ini layak kita dukung. Kelengkapan seperti IPAL dan SLHS harus menjadi standar yang dipenuhi setiap dapur,” tegasnya.

Ia juga menyoroti dampak penutupan dapur MBG terhadap harga-harga komoditas di pasar.

Menurutnya, sejak sejumlah dapur dihentikan operasionalnya, harga telur di pasaran mulai mengalami penurunan yang cukup signifikan.

“Setelah MBG tutup, harga telur yang tadinya stabil di angka Rp27.000 hingga Rp28.000, kini sudah turun ke Rp21.500. Ini membuktikan bahwa dampak MBG bukan hanya dirasakan oleh relawan dan pekerja dapur saja, tetapi juga oleh para petani dan peternak,” jelasnya.

Fatmawati juga menyinggung nasib para pekerja yang berusia di atas 50 tahun yang selama ini menjadi tulang punggung operasional dapur MBG.

Ia mendorong agar regulasi yang ada dikaji ulang agar mereka tetap bisa bekerja dan berkontribusi.

“Kita minta supaya mereka tetap bisa bekerja. Walaupun bisa dibilang usia segitu sudah tidak produktif, tapi nyatanya justru lebih rajin dan bisa diandalkan menurut dapur-dapur yang ada,” kata Fatmawati.

Ia juga mengingatkan bahwa seluruh pihak yang terlibat, mulai dari mitra dapur hingga penyuplai bahan baku, perlu memahami aturan main yang ditetapkan agar program ini benar-benar memberikan dampak maksimal bagi masyarakat luas.

Senada dengan itu, Dewan Pembina DPW Progib Provinsi Jawa Timur, Pravendi Januarsa, menekankan pentingnya kejelasan regulasi sebagai fondasi agar program MBG dapat berjalan optimal dan sesuai harapan semua pihak.

“Ketegasan regulasi merupakan dasar penting agar Program MBG dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama,” ujar Pravendi. (gil)