Wakil Ketua Komisi A, Ra Holil: Jangan Amputasi MBG, Perbaiki yang Sakit

JEMBER, 23 JUNI 2026. Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jember, M. Holil Asyari atau yang akrab disapa Ra Holil, menegaskan sikapnya agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dihentikan secara total, melainkan dievaluasi dan diperbaiki di bagian yang bermasalah.

Hal itu ia sampaikan usai menerima massa aksi damai DPC Pro Garda Indonesia Bersatu (Progib) Jember bersama masyarakat Jember yang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Jember, Senin, 22 Juni 2026.

Ra Holil menyatakan bahwa sebagai unsur perwakilan rakyat, pihaknya menerima seluruh aspirasi masyarakat yang datang dengan tertib dan damai.

“Tentunya semua masyarakat yang datang ke gedung ini akan kami terima dengan baik. Apalagi mereka datang dengan baik, datang dengan tertib, tidak membikin huru-hara,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa program MBG memiliki manfaat yang luar biasa, baik dari sisi peningkatan ekonomi masyarakat maupun terbukanya lapangan kerja baru.

Namun, Ra Holil menekankan bahwa evaluasi tetap diperlukan tanpa harus menghapus program tersebut secara keseluruhan.

“Kalau memang masih terjadi kesalahan di sana-sini, perlu dievaluasi dan dikoreksi. Bukan berarti terus kita mengamputasi MBG secara total, tidak. Tetapi apa yang menjadi penyakit di situ, itu yang harus kita obati,” tegasnya.

Terkait penutupan sementara sejumlah dapur SPPG di Kabupaten Jember, Ra Holil meminta pemerintah bersikap lebih bijak.

Ia mendesak agar dapur-dapur yang telah memenuhi perbaikan segera dibuka kembali mengingat besarnya dampak ekonomi yang ditimbulkan dari operasional dapur tersebut.

“Kalau kemarin ada beberapa dapur yang kena suspend hanya karena ada beberapa hal yang kurang sempurna, saya kira kalau memang itu sudah disempurnakan, dibuka lagi kan enggak apa-apa. Kasihan juga karena di situ sudah ada ibu-ibu yang bekerja di dapur itu,” kata Ra Holil.

Ia juga menyebut bahwa meski kewenangan atas program MBG berada di tingkat pusat, DPRD Kabupaten Jember tetap akan menyuarakan tuntutan masyarakat ke pemerintah yang lebih tinggi sesuai dengan fungsi pengawasan yang dimiliki lembaga legislatif daerah.

“Sebagai wakil rakyat di tingkat paling bawah, apa yang menjadi aspirasi masyarakat akan tetap kami sampaikan ke atas. Ini adalah domain pemerintah pusat, kami hanya bisa menyampaikan dan mengusulkan,” ujarnya.

Ra Holil berharap pemerintah pusat mau membuka mata dan mendengar suara masyarakat yang merasakan manfaat langsung dari program ini.

“Mudah-mudahan pemerintah juga buka mata. Oh, ternyata manfaatnya luar biasa. Persoalan ada kesalahan, ayo kita perbaiki bareng-bareng dan kita awasi bareng-bareng,” harapnya.

Di sisi lain, Dewan Pembina DPW Progib Provinsi Jawa Timur, Pravendi Januarsa, yang turut hadir dalam aksi tersebut, menegaskan bahwa apa yang disampaikan masyarakat adalah untuk kepentingan bersama.

“Apa yang telah disampaikan masyarakat, sebenarnya untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan sekelompok orang saja,” ujar Pravendi.

Ia juga menambahkan bahwa kejelasan regulasi merupakan fondasi penting agar MBG bisa berjalan sesuai harapan semua pihak.

“Ketegasan regulasi merupakan dasar penting agar Program MBG dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Indra Tri Purnomo selaku Ketua Harian Satgas MBG Kabupaten Jember memastikan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan dan supervisi ke seluruh dapur SPPG yang tersebar di berbagai kecamatan di Jember.

“Hari ini kami juga sedang melakukan supervisi serentak ke semua dapur SPPG di Kabupaten Jember. Hal ini untuk memastikan kualitas makanan dan mencegah terulangnya beberapa kasus yang sudah terjadi,” tandasnya. (gil)