Wujudkan Transparansi, Input RUP Kabupaten Jember Tembus 99,19 Persen Jelang Deadline

JEMBER, 27 MARET 2026  – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Jember menunjukkan komitmen serius dalam penguatan tata kelola pemerintahan. Hingga 27 Maret 2026, capaian input Rencana Umum Pengadaan (RUP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember tercatat telah menyentuh angka signifikan sebesar 99,19 persen.

Angka ini merupakan representasi dari sinergi dan kedisiplinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung percepatan pembangunan di awal tahun anggaran. Capaian ini juga mencerminkan langkah nyata birokrasi dalam menjalankan tertib administrasi pengadaan secara transparan.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Jember, Prima Kusuma Dewi, SE, memberikan apresiasi tinggi kepada para Kepala OPD serta jajaran admin SiRUP yang telah bekerja secara akurat dan tepat waktu.

"Progres yang hampir menyentuh angka sempurna ini adalah modal krusial bagi pelaksanaan program pembangunan. Namun, kami mengingatkan OPD yang belum tuntas untuk segera melakukan akselerasi. Batas waktu final adalah 31 Maret 2026. Segera tuntaskan agar agenda pembangunan tidak terhambat," tegas Prima.

Lebih lanjut, Prima menekankan bahwa ketepatan waktu pengumuman RUP merupakan salah satu indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government). Langkah ini sejalan dengan visi Bupati Jember, Muhammad Fawait (Gus Fawait), dalam mewujudkan Jember yang lebih maju dan sejahtera melalui program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.

"Segala upaya akselerasi ini adalah bentuk dukungan nyata kami terhadap visi besar Bapak Bupati Gus Fawait. Kami ingin memastikan setiap program prioritas beliau dapat segera dieksekusi melalui proses pengadaan yang transparan dan akuntabel," tambahnya.

BPBJ Jember berkomitmen untuk terus melakukan monitoring secara real-time hingga seluruh data RUP terkumpul 100 persen. Dengan tercapainya target ini, Kabupaten Jember diharapkan mampu menjadi barometer daerah dengan tata kelola pengadaan terbaik yang mampu menstimulus dampak ekonomi positif bagi seluruh warga. (ily)