Aspirasi Disabilitas Menggema di DPRD, Pemkab Jember Siapkan Kebijakan Lebih Berpihak

JEMBER, 26 MEI 2026 - Persoalan pendidikan, ketenagakerjaan, akses layanan publik hingga bantuan sosial bagi penyandang disabilitas menjadi pembahasan utama dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi D DPRD Kabupaten Jember di ruang Komisi D, Selasa 26 Mei 2026.

Kegiatan tersebut diinisiasi GMNI Jember sebagai bentuk kepedulian terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

Wakil Ketua Bidang Politik GMNI Jember, Muhammad Faizin, mengatakan isu disabilitas selama ini masih kurang mendapat perhatian karena dianggap tidak sensasional secara politik, padahal menyangkut hak dasar masyarakat.

“Persoalan disabilitas ini menyangkut pendidikan, pekerjaan, sosial, dan akses layanan publik yang hingga kini masih belum mendapatkan wadah dan fasilitas memadai,” ujarnya.

GMNI juga menyoroti implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 terkait perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dinilai belum berjalan optimal. Dalam perda tersebut diatur kuota minimal 2 persen tenaga kerja disabilitas di lembaga pemerintah dan 1 persen di sektor swasta.

Dalam forum itu, GMNI menyampaikan tujuh tuntutan, di antaranya implementasi konkret perda disabilitas, penyediaan kuota kerja bagi penyandang disabilitas, audit perusahaan terkait tenaga kerja disabilitas, pembentukan Komisi Daerah Disabilitas, hingga jaminan hak pendidikan, pekerjaan, layanan publik dan perlindungan dari diskriminasi.

Sementara itu, Ketua Pertimbangan Persatuan Penyandang Cacat (Perpenca) Jember, Asrorul Mais, mengapresiasi adanya kuota khusus mahasiswa disabilitas dalam program Beasiswa Cinta Bergema dari Pemkab Jember. Namun ia menilai skema tersebut masih perlu disempurnakan karena belum mencakup biaya hidup bagi mahasiswa disabilitas.

“Mahasiswa disabilitas membutuhkan biaya transportasi, bensin, dan kebutuhan lain untuk berangkat kuliah. Karena itu skema beasiswa seharusnya juga mempertimbangkan living cost,” katanya.

Ia juga menyoroti kondisi sekolah inklusi di Jember yang dinilai belum maksimal. Dari sekitar 63 sekolah inklusi yang ada, hanya sebagian kecil yang benar-benar memberikan perhatian serius kepada siswa disabilitas.

Selain pendidikan, persoalan ketenagakerjaan juga menjadi perhatian. Menurutnya, program job fair bagi disabilitas sebelumnya belum efektif karena banyak lowongan masih mensyaratkan pendidikan minimal sarjana.

Asrorul Mais berharap pelatihan kerja ke depan lebih berbasis kebutuhan industri dan perkembangan teknologi digital sehingga benar-benar mampu membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas.

Di sisi lain, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Jember, Mohammad Riski Fajri Maulana, menjelaskan bahwa saat ini terdapat sekitar 66 ribu data penyandang disabilitas dalam DTSEN yang menjadi sasaran intervensi bantuan sosial pemerintah.

Menurutnya, Dinsos Jember saat ini fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar kelompok nonproduktif melalui bantuan sembako, alat kesehatan, dan jaminan kesehatan.

“Kalau di Dinsos kami fokus pada kelompok nonproduktif terlebih dahulu, terutama pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial,” jelasnya.

Ia menambahkan, penanganan kelompok disabilitas produktif dilakukan bersama OPD lain seperti Disnaker melalui program pelatihan dan kesempatan kerja.

Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Indi Naidha, menyatakan DPRD akan mengawal aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut, termasuk terkait beasiswa, fasilitas publik ramah disabilitas, hingga penyelarasan anggaran agar program-program disabilitas lebih tepat sasaran.

Sejalan dengan aspirasi tersebut, Bupati Jember, Muhammad Fawait, dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmennya untuk memberikan hak dan akses yang setara kepada seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan warga kurang mampu.

Pria yang akrab disapa Gus Fawait itu menilai pendidikan merupakan solusi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan. Karena itu, Pemkab Jember menghadirkan program kuliah gratis bagi anak-anak Jember, termasuk dari kalangan penyandang disabilitas.

Selain pendidikan, Pemkab Jember juga berkomitmen memperbaiki layanan publik agar lebih ramah disabilitas, terutama pada sektor kesehatan dan ketenagakerjaan.

Keberpihakan tersebut juga ditunjukkan melalui kebijakan pengalihan anggaran pengadaan mobil dinas senilai Rp600 juta untuk membantu penyandang disabilitas dan warga miskin di Jember. (rus)